Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
BAGHDAD – Pemerintah Irak memperketat pengamanan di wilayah strategis Kirkuk dan Hawija menyusul meningkatnya kekhawatiran terhadap ancaman kelompok ISIS. Penguatan keamanan dilakukan di tengah perubahan situasi setelah pasukan Amerika Serikat (AS) menarik diri dari Irak pada 30 September 2026 sebagai bagian dari kesepakatan antara Baghdad dan Washington.
Dikutip dari The Jerusalem Post, Senin (9/11), langkah tersebut ditandai dengan operasi penindakan yang dilakukan Iraqi Counter-Terrorism Service (ICTS), pasukan elite antiterorisme Irak. Pada 5 November 2026, ICTS mengumumkan penangkapan seorang tersangka yang disebut sebagai anggota kelompok ISIS di Provinsi Kirkuk.
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui kantor berita pemerintah Iraqi News Agency (INA), ICTS menyebut penangkapan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memburu sisa-sisa jaringan ISIS dan melacak anggotanya.
“Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengejar sisa-sisa kelompok teroris ISIS dan melacak anggotanya, para personel Counter-Terrorism Service berhasil menangkap seorang tersangka di Provinsi Kirkuk,” demikian pernyataan ICTS yang dikutip INA.
Penangkapan dilakukan berdasarkan surat perintah yang sebelumnya diterbitkan hakim investigasi yang menangani perkara terkait Counter-Terrorism Service. ICTS menyatakan prosedur hukum terhadap tersangka telah dijalankan.
Lembaga tersebut juga menegaskan operasi penindakan akan terus dilakukan untuk mengejar sisa jaringan ISIS, memperkuat stabilitas keamanan, dan melindungi masyarakat.
Penguatan keamanan di Kirkuk menjadi perhatian pemerintah Irak karena wilayah tersebut memiliki posisi strategis sekaligus masih menghadapi tantangan keamanan. Hawija, yang berada di wilayah Kirkuk, juga pernah menjadi salah satu basis penting ISIS di Irak.
Perubahan situasi keamanan turut dipengaruhi berakhirnya penugasan pasukan AS di Irak pada 30 September 2026 sebagai bagian dari kesepakatan bilateral. Selama ini, pasukan AS terlibat dalam koalisi internasional untuk memerangi ISIS. Dengan perubahan tersebut, pemerintah Irak menghadapi tuntutan lebih besar untuk mengandalkan kemampuan aparat keamanan nasional dalam menjaga stabilitas.
Di tengah upaya tersebut, Turki menyatakan dukungan terhadap penguatan pengamanan perbatasan Irak. Kementerian Pertahanan Turki menyambut langkah Baghdad memperkuat pos-pos penjagaan dan pengamatan di sepanjang perbatasan kedua negara.
INA mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Turki yang menegaskan bahwa kerja sama keamanan dengan Irak akan terus berlanjut, terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan.
Dukungan Ankara memiliki arti strategis mengingat Turki juga memiliki kepentingan keamanan dan ekonomi di sejumlah wilayah Irak, termasuk Kirkuk dan Tal Afar. Kerja sama kedua negara menjadi salah satu faktor dalam upaya menjaga stabilitas kawasan perbatasan.
Selain menghadapi ancaman ISIS, pemerintah Irak juga berhadapan dengan persoalan keamanan terkait pergerakan senjata. Shafaq News melaporkan bahwa aparat Irak baru-baru ini menahan tiga anggota Popular Mobilization Forces (PMF) di kawasan Latifiyah, selatan Baghdad.
Ketiganya diduga mengangkut 35 roket yang belum diidentifikasi jenisnya serta dua pistol. Informasi tersebut disampaikan seorang sumber keamanan kepada Shafaq News pada Jumat.
Peristiwa itu menjadi perhatian karena sejumlah kelompok bersenjata di Irak sebelumnya pernah menggunakan roket jenis 107 mm dan 122 mm buatan Iran dalam serangan terhadap fasilitas diplomatik maupun militer AS. Namun, jenis 35 roket yang disita dalam penindakan di Latifiyah tersebut belum dipastikan.
Di sisi lain, Turki juga menyambut kemungkinan dibukanya kembali jalur pipa minyak Kirkuk-Baniyas yang menghubungkan Irak dengan Suriah. Rencana tersebut berpotensi meningkatkan kembali arti strategis Kirkuk, tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga kepentingan energi dan konektivitas ekonomi regional.
Berbagai perkembangan tersebut menempatkan Kirkuk sebagai salah satu wilayah penting dalam agenda keamanan Irak. Pemerintah Baghdad dituntut menjaga stabilitas dari ancaman kelompok ISIS sekaligus mengelola persoalan keamanan perbatasan, peredaran senjata, dan kepentingan ekonomi kawasan.
Penguatan kapasitas aparat keamanan nasional, kerja sama dengan negara tetangga, serta pengawasan terhadap sisa jaringan kelompok bersenjata menjadi bagian dari tantangan Irak dalam mempertahankan stabilitas pascapengurangan kehadiran militer koalisi internasional.