Bogor – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tengah berupaya keras merampungkan pembangunan pusat deradikalisasi berstandar internasional yang diharapkan akan dapat mulai dioperasikan pada Januari 2017 nanti. Pusat deradikalisasi ini nantinya akan menggunakan sistem keamanan dan teknologi dengan standar internasional, selain itu, penanganan napi terorisme akan dilakukan secara lebih integratif dan solutif.
Seperti dijelaskan oleh kepala BNPT Komjen pol. Suhardi Alius, pusat deradikalisasi ini tidak hanya ditujukan untuk membina para napi terorisme ketika di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga membekali dan mengarahkan agar para napi terorisme itu tidak kembali lagi menjadi teroris.
“Dalam program itu nanti ada psikolog dan ulama yang datang untuk memberikan panduan sebelum napi terorisme kembali ke masyarakat. Artinya, sebelum mereka keluar, kita harus bisa mereduksi tingkat radikalisasinya sehingga saat keluar mereka benar-benar telah ‘sembuh’,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (05/12/16).
Terkait dengan ini, direktur deradikalisasi BNPT, Prof. Irfan Idris mengaku salut dan aprisiatif terhadap dukungan penuh kepala BNPT untuk program di direktorat yang dipimpinnya ini. Menurutnya, Program deradikalisasi memang sudah selayaknya menjadi program unggulan BNPT, terutama karena dunia telah memandang Indonesia sebagai negara yang berhasil menjalankan program deradikalisasi.
“Pembinaan khusus terhadap napi terorisme yang tersebar di 68 lapas (sejauh ini, red) sudah sangat berhasil, apalagi kalau dipusatkan di pusat deradikalisasi,” terangnya siang ini, Selasa (06/12/16).
Meski begitu, Prof. Irfan mengakui bahwa tantangan akan selalu ada, terutama ketika nantinya para napi terorisme berkumpul menjadi satu di pusat deradikalisasi, namun ia menegaskan pihaknya telah menyiapkan kiat jitu untuk mengatasi tantangan tersebut.
“Untuk menghadapi tantangan SDM, kita lakukan pembinaan kemampuan. (Untuk, red) tantangan budget yang selalu jauh dari angka rasio, kita koordinasikan dengan legislatif dan kemenkeu. Sementara untuk tantangan ideology, kita hadapi dengan kontra ideology,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa nantinya program ini akan melibatkan tiga menejemen, masing-masing adalah; menejemen substansi yang akan digawangi oleh direktorat deradikalisasi, menejemen administrasi yang akan berada di bawah pengawasan ditjen lapas, dan menejemen keamanan yang akan berada di bawah kendali langsung Polri.