Bali – Pemerintah Indonesia terus memperkuat strategi mengatasi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan bersama mitra serta negara-negara ASEAN melalui forum kelompok kerja Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Working Group on Counter Terorism (WG on CT) ke-19.
“Pertemuan SOMTC pada dasarnya meningkatkan kerja sama negara-negara ASEAN dalam penanggulangan terorisme terlebih pada pencegahan, penegakan hukum dalam menindak terorisme, serta menggerakkan kerja sama dengan mitra ASEAN,” kata Deputi Kerja Sama internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Andhika Chrisnayudanto di sela-sela pertemuan SOMTC di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (18/5/2023).
Andhika menjelaskan bahwa ini merupakan pertemuan tahunan kebetulan Indonesia adalah ketua di ASEAN dalam rangka penanggulangan terorisme, sehingga setiap tahun Indonesia dibebankan tugas untuk menjadi ketua dalam working group yang terkait dengan penanggulangan terorisme ini,” kata dia.
Andhika mengatakan pertemuan tersebut penting dan mendesak mengingat terorisme merupakan kejahatan terorganisasi secara transnasional yang membutuhkan kerja sama juga melibatkan kawasan di luar negara-negara ASEAN.
Ia mengungkapkan bahwa pertemuan ini juga melibatkan Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia tersebut merupakan forum bagi anggota ASEAN untuk mempresentasikan pembaruan strategi nasional dan upaya dalam pemberantasan terorisme di negara masing-masing maupun di level kawasan.
Selain itu, pertemuan tersebut memberikan peluang bagi negara-negara ASEAN untuk bertukar wawasan, pengalaman, praktik terbaik hingga hambatan yang dihadapi, serta diskusi mengenai implementasi dan rencana ke depan dokumen-dokumen ASEAN terkait pemberantasan terorisme.
Salah satu dokumen penting yang dibahas dalam forum tersebut adalah Bali Work Plan 2019-2025 yang telah disahkan melalui Asean Ministrial Meeting di Bangkok pada tahun 2019 yang isinya terkait upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan khususnya di kawasan ASEAN.
“Bali Work Plan ini sekitar 100 aktivitas yang akan dijalankan bersama. Salah satu hal yang menarik dari Bali Work Plan ini dia tidak hanya di satu sektoral saja, tetapi dilaksanakan pada sektor ASEAN lainnya. Kalo kita lihat ASEAN itu dibagi dalam tiga pilar utama politik dan keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Kebetulan Bali Work Plan ini crosspilar. Jadi daya kerja dia bukan hanya di sisi politik dan keamanan saja, tetapi juga berpengaruh pada sosial budaya,” kata Andhika.
Menurut Andhika di bawah sektoral sosial budaya tersebut nantinya melengkapi pelaksanaan forum Senior Official Meeting of Education. Forum tersebut akan membahas peningkatan atau pencegahan paham ekstremisme berbasis kekerasan di dalam lembaga-lembaga pendidikan.
Selain itu, kata Andhika pertemuan Kelompok Kerja ASEAN SOMTC terkait pemberantasan terorisme ke-19 menjadi tonggak penting dalam upaya bersama negara-negara ASEAN dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh terorisme sekaligus juga persiapan untuk dialog pemberantasan terorisme antara ASEAN dengan Australia pada 18 Mei 2023.
“Melalui kolaborasi yang berkelanjutan dan pertukaran pengetahuan dan pengalaman, negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk memerangi terorisme dan menjaga keselamatan dan keamanan wilayah,” katanya.
Hasil dari pertemuan tersebut nantinya akan dibawa ke pertemuan Pejabat Senior ASEAN yang menangani kejahatan lintas negara atau biasa disebut ASEAN SOMTC (Senior Officials Meeting on Transnational Crime) yang akan diselenggarakan pada 19-23 Juni 2023 di Jogjakarta.
Selanjutnya hasil pertemuan tersebut juga akan dilaporkan ke forum pertemuan Menteri-Menteri ASEAN yang menangani kejahatan Lintas Negara atau yang biasa disebut AMMTC (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime) yang rencananya akan dilaksanakan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Agustus 2023 yang akan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.