Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Malaysia terus memperkuat kerja
sama bilateral di berbagai hal. Hal itu ditandai dengan kunjungan
Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Ahmad Zahid Hamidi pada Senin,
21 April 2025. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Wakil Perdana Menteri
Malaysia diterima oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka,
didampingi oleh Menko Polkam Budi Gunawan, Menko PMK Pratikno, Menteri
Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti
Wahyu Trenggono.
Saat menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti hasil pertemuan
bilateral tersebut, Selasa (22/4/2025), Menteri Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menjelaskan bahwa
ertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting dan menghasilkan
berbagai kesepakatan strategis antara kedua negara. Di bidang Polkam,
kedua negara menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat
kerja sama di bidang politik dan keamanan, khususnya terkait
pengelolaan wilayah perbatasan serta penanganan kejahatan lintas
negara.
“Pertemuan bilateral ini tidak hanya pertemuan simbolik, tapi akan
segera kita terjemahkan ke dalam langkah teknis yang konkret. Hari
ini, kita membahas peta jalan tindak lanjutnya bersama kementerian dan
lembaga terkait,” ujarnya.
Dalam forum internal tersebut, dibahas rencana pelaksanaan teknis di
lapangan untuk mendukung implementasi perjanjian batas maritim di Laut
Sulawesi dan Selat Malaka yang telah ditandatangani Indonesia–Malaysia
pada 2023.
Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyusun langkah lanjutan atas
kesepakatan demarkasi batas darat, terutama di segmen Pulau Sebatik
dan West Pilar, yang telah disetujui kedua negara pada Februari 2025.
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menekankan pentingnya
pendekatan kolaboratif antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Selain soal batas wilayah, rapat juga membahas penguatan kerja sama
dalam penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia,
peredaran narkotika, serta penangkapan ikan ilegal (illegal fishing).
Budi Gunawan menginstruksikan agar langkah-langkah pengamanan
perbatasan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan
berbasis intelijen kolaboratif.
“Masalah perbatasan kita bukan hanya soal garis batas, tapi juga soal
keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kerja sama
Indonesia–Malaysia harus menyentuh aspek pengawasan, operasi bersama,
hingga edukasi masyarakat perbatasan,” tegasnya.
Budi Gunawan menegaskan penguatan hubungan dengan Malaysia merupakan
bagian dari komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas dan ketahanan
kawasan ASEAN. Budi Gunawan menyebut keberhasilan dalam menyelesaikan
isu-isu bilateral, termasuk batas wilayah dan penegakan hukum lintas
negara, akan menjadi contoh konkret kontribusi kedua negara dalam
menciptakan kawasan yang aman, damai, dan sejahtera.
“Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kita semua bahwa Indonesia dan
negara sahabat di ASEAN memiliki tanggung jawab strategis untuk
menjaga ketahanan regional. Kolaborasi ini bukan semata untuk
kepentingan nasional, tapi juga untuk menjaga kawasan tetap stabil dan
resilient menghadapi dinamika global,” ujarnya