Indonesia-Australia Perkuat Kerja Sama Kontra Terorisme dan Kejahatan Siber

JAKARTA – Indonesia dan Australia memperkuat kerja sama di bidang hukum dan keamanan untuk menghadapi ancaman terorisme, kejahatan lintas negara, hingga penipuan daring atau online scam. Kedua negara sepakat memperdalam koordinasi dan memanfaatkan kemampuan masing-masing untuk menangani kejahatan yang semakin kompleks dan melampaui batas wilayah negara.

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan ke-12 Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting on Law and Security yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman bersama Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Dudung mengatakan, pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan bersama yang menjadi landasan untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Ruang lingkup kerja sama meliputi keamanan maritim, pemberantasan terorisme dan kejahatan lintas negara, keamanan perbatasan, serta keamanan siber.

“Di antaranya penguatan kemitraan strategis, penguatan keamanan maritim, pemberantasan terorisme, pemberantasan kejahatan lintas negara, penguatan keamanan perbatasan, dan keamanan siber,” kata Dudung dalam konferensi pers seusai pertemuan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurut Dudung, kerja sama dengan Australia menjadi penting untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas, dan menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang. Berbagai ancaman tersebut tidak dapat ditangani secara optimal oleh satu negara tanpa komunikasi dan kolaborasi dengan mitra internasional.

“Bagi Indonesia, kerja sama dengan Australia ini penting untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas, dan menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, tetapi memerlukan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang erat,” ujarnya.

Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut melibatkan perwakilan Kementerian Luar Negeri, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sementara itu, delegasi Australia dipimpin Tony Burke dengan didampingi Wakil Duta Besar Australia di Jakarta, Australian Federal Police (AFP), Maritime Border Command, Australian Border Force, dan sejumlah lembaga terkait lainnya.

Tony menegaskan, beragam agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut memiliki tujuan mendasar yang sama, yakni melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat di kedua negara.

“Kami membahas banyak isu hari ini, namun semuanya memiliki satu kesamaan: semuanya berkaitan dengan upaya melindungi keselamatan dan keamanan rakyat Indonesia serta rakyat Australia,” kata Tony.

Selain membahas pemberantasan terorisme dan kejahatan terorganisasi, kedua negara menyoroti keamanan maritim, termasuk penanganan migrasi ilegal, serta tantangan keamanan siber. Perkembangan teknologi dinilai menghadirkan peluang bagi masyarakat, tetapi juga dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk memperluas jangkauan dan dampak aksinya.

Karena itu, Tony menilai Indonesia dan Australia perlu terus meningkatkan kemampuan operasional serta memanfaatkan teknologi mutakhir melalui kemitraan yang semakin erat.

“Hal yang perlu kita lakukan dan yang telah kita bicarakan hari ini, adalah terus memanfaatkan teknologi mutakhir, terus mengerahkan kapabilitas terbaik, namun melakukannya berlandaskan kemitraan yang semakin mendalam setiap tahunnya, serta persahabatan yang semakin erat setiap tahunnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, kerja sama kedua negara turut memperkuat kedaulatan dan keamanan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman.

“Saya tidak ragu bahwa kedaulatan negara-negara kita telah diperkuat melalui pertemuan hari ini. Keamanan masyarakat kita telah ditingkatkan melalui pertemuan hari ini. Keselamatan rakyat Indonesia dan rakyat Australia semakin terjamin melalui pertemuan hari ini,” kata Tony.

Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dalam pertemuan tersebut adalah pemberantasan pusat penipuan daring atau scam center. Kejahatan ini menjadi persoalan lintas negara karena pelaku, pusat operasional, aliran dana, dan korban dapat berada di yurisdiksi yang berbeda.

Tony mengatakan, Australia telah bekerja sama dengan Polri untuk menemukan pusat-pusat penipuan daring dan mengambil tindakan terhadap aktivitas kriminal tersebut. Pemerintah Australia, menurut dia, berkomitmen memperkuat dukungan terhadap upaya Indonesia dalam memberantas jaringan penipuan yang merugikan masyarakat.

“Saat ini, kami memberikan seluruh kemampuan yang kami miliki untuk melakukan segala upaya guna menemukan pusat-pusat penipuan tersebut dan kemudian mengambil tindakan terhadapnya,” kata Tony.

Dalam upaya tersebut, Australia juga memanfaatkan kemampuan AUSTRAC, lembaga intelijen keuangan Australia yang berperan dalam menganalisis transaksi dan menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana keuangan.

Pelacakan keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam pemberantasan penipuan daring karena penindakan tidak hanya menyasar aktivitas operasional pelaku, tetapi juga dapat membantu mengungkap pergerakan dana yang berasal dari tindak kejahatan.

Tony menekankan bahwa dampak pusat penipuan daring tidak terbatas pada orang-orang yang menjadi sasaran langsung di lokasi operasional. Korban juga tersebar di berbagai negara sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi lintas batas.

“Di pusat-pusat penipuan daring tersebut, terdapat para korban yang menjadi sasaran langsung aktivitas mereka. Selain itu, ada pula korban penipuan yang tersebar di seluruh dunia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kerja sama Australia dan Indonesia untuk menangani persoalan tersebut telah berjalan sebelum pertemuan bilateral digelar. Pertemuan kali ini menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali komitmen sekaligus memperdalam kolaborasi yang sudah terbangun.

“Kemitraan antara kedua negara sebenarnya sudah berjalan bahkan sebelum pertemuan ini. Dalam pertemuan ini, kami menegaskan komitmen untuk melanjutkan dan memperdalam kerja sama tersebut,” kata Tony.

Ia juga menegaskan dukungan Australia terhadap upaya Indonesia memberantas pusat penipuan daring di mana pun beroperasi.

“Di mana pun pusat-pusat penipuan ini berada, semuanya merupakan masalah bagi seluruh dunia. Sebagai sahabat Indonesia, Australia sepenuhnya berdiri dalam solidaritas bersama Indonesia dan ingin membantu menumpas serta memberantas pusat-pusat penipuan tersebut,” pungkasnya.

Setelah pertemuan bilateral tersebut, Indonesia dijadwalkan melanjutkan agenda kerja sama keamanan melalui pertemuan multilateral ke-7 Sub-Regional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Security (SRM).

Dudung mengatakan, forum yang akan diikuti delapan negara itu menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi regional dalam menghadapi ancaman terorisme dan kejahatan lintas negara. “Forum tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja sama regional dalam menghadapi ancaman terorisme dan kejahatan lintas negara, sekaligus membangun kawasan yang lebih aman dan stabil. Harapan kita, rangkaian pertemuan ini tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui langkah nyata yang memberikan manfaat bagi keamanan masyarakat dan kepentingan kedua negara maupun kawasan,” ujar Dudung.