Jakarta – Peringkat Indonesia terus menunjukkan perbaikan dalam Indeks
Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI). Hal itu dinilai
sebagai capaian besar yang patut diapresiasi karena keberhasilan itu
buah dari kerja kolaboratif.
“Capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif yang sangat luar biasa
dan sangat baik dari seluruh pihak, baik pada aspek pencegahan maupun
penegakan hukum,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan
Keamanan (Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan dalam acara
Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE, di
Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Adapun dalam indeks yang menunjukkan tingginya dampak terorisme
tersebut, peringkat Indonesia pada tahun 2023 membaik pada urutan
ke-31 dari sebelumnya pada urutan ke-24 tahun 2022.
Dengan demikian, kata dia, peringkat tersebut telah menempatkan
Indonesia menjadi negara dengan kategori Low Impacted by Terrorism
atau terdampak rendah oleh terorisme.
Di sisi lain, dirinya mengajak seluruh pihak untuk bersyukur karena
Indonesia telah berhasil mencapai angka nol serangan teroris alias
zero terrorist attack sepanjang tahun 2023 sampai saat ini.
Kendati demikian, Budi mengingatkan bahwa berbagai capaian tersebut
tidak menandakan ancaman terorisme sudah berakhir, sehingga tugas
berat pemerintah ke depan, yakni bagaimana mempertahankan kondisi saat
ini.
Apalagi, kata dia, merujuk berbagai data, ruang siber dapat
disalahgunakan untuk mempercepat proses radikalisasi dan bahkan
menjadi ruang untuk pencucian pikiran (brain wash).
“Dengan begitu, kehadiran negara dapat memberikan jaminan rasa aman
bagi seluruh masyarakat melalui perlindungan, baik di ruang nyata
maupun di ruang siber, yang berpotensi disalahgunakan untuk tujuan
terorisme,” ungkapnya.
Ia menegaskan upaya perlindungan itu juga tercantum dalam misi
Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini yang telah
dicantumkan dalam misi tersebut, yakni narasi untuk memperkokoh
ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Untuk itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut meminta
seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan masyarakat untuk memperkuat
sinergi dan kolaborasi guna mencegah penyalahgunaan ruang siber dan
ancaman terorisme.