Hoaks dan Intoleransi di Ruang Digital Jadi Tantangan Penguatan Ideologi Pancasila

Jakarta – Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan intoleransi di ruang digital menjadi tantangan serius dalam upaya memperkuat ideologi Pancasila di tengah masyarakat. Untuk menghadapi kondisi tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, media, hingga keluarga dalam membangun ketahanan ideologi bangsa.

Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Pemerintah Kabupaten Belitung di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Belitung, Selasa (4/8/2026).

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai dasar negara, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghormati, kepedulian, persatuan, musyawarah, serta keadilan sosial.

Menurut Yudian, perkembangan teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, ruang digital juga menjadi medium penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, intoleransi, hingga berbagai narasi yang berpotensi menggerus persatuan bangsa.

“Perkembangan teknologi informasi membawa banyak manfaat, namun juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, hingga berbagai paham yang dapat mengikis persatuan bangsa,” ujarnya.

Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan media sosial secara lebih bijak dengan menjadikannya sebagai sarana edukasi, memperkuat persaudaraan, serta menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan.

“Mari kita jadikan ruang digital sebagai ruang edukasi, ruang persaudaraan, dan ruang penyebaran nilai-nilai kebangsaan, bukan sebagai ruang yang memecah belah persatuan,” katanya.

Selain menyoroti tantangan di dunia digital, Yudian menilai Indonesia memiliki modal sosial yang kuat melalui keberagaman budaya, adat istiadat, dan tradisi lokal. Kekayaan tersebut, menurutnya, perlu terus dipelihara sebagai fondasi dalam membangun karakter kebangsaan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Ia menambahkan, keberhasilan penguatan ideologi Pancasila tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Diperlukan sinergi seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, media massa, hingga keluarga sebagai lingkungan pertama dalam pembentukan karakter generasi muda.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat menegaskan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurutnya, birokrasi yang cepat, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat merupakan bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan.

“Yang paling sulit itu sebenarnya bukan menghafal Pancasila. Yang paling sulit itu adalah tetap jujur ketika ada kesempatan untuk tidak jujur,” ujarnya.

Djoni juga menekankan bahwa penggunaan anggaran secara tepat sasaran serta keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian dari praktik pemerintahan yang mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab.

“Kalau pelayanan publik semakin mudah, ya itulah Pancasila. Kalau anggaran dipakai sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, ya itulah Pancasila,” katanya.

Melalui kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila ini, BPIP berharap nilai-nilai Pancasila semakin membumi dalam kehidupan masyarakat, termasuk di ruang digital. Dengan kolaborasi seluruh elemen bangsa, penguatan literasi digital, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan masyarakat semakin tangguh menghadapi hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, dan berbagai bentuk disinformasi yang berpotensi mengganggu persatuan nasional.