Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah mendata ada 40 masjid di DKI yang diduga disusupi paham radikal berdasarkan survei yang dilakukan oleh Alisa Wahid. Pun begitu, karena alasan tak ingin membuat perpecahan Pemprov DKI tak bersedia mempublikasikan nama dan lokasi ke-40 masjid tersebut.
“Kita memang terus pantau masjid-masjid tersebut. Cuma tak mungkin kita publikasikan ke masyarakat karena berpotensi menimbulkan perpecahan,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno di Masjid KH Hasyim Asy’ari Jakarta Barat, Rabu (6/6).
“Tak eloklah klo kita umumkan ke khalayak ramai,” tambahnya lagi.
Dijelaskan, masuknya paham radikal ke masjid disebabkan beberapa faktor. Faktor yang paling menonjol adalah ekonomi dan lapangan pekerjaan.
“Faktor pendidikan, ekonomi, lapangan kerja, dan biaya hidup yang tinggi akhirnya mengakibatkan paham radikalisme itu tumbuh dan subur. Jadi kita harus hilangkan ketidakadilan, hilangkan kesenjangan di masyarakat,” lanjutnya.
Selain itu, ke depan Pemprov akan bekerjasama dengan berbagai institusi dan elemen terkait dengan masalah radikalisme di DKI Jakarta seperti BNPT.
“Harus ada. Jadi kita akan terus bertukar pikiran karena kita kebetulan mau memastikan tidak ada tempat buat paham radikalisme di sini. Kita harus pastikan juga jangan menjadi ajang untuk kita memupuk ekstrimisme,” jelas Sandi.