TANJUNGPINANG – Ancaman penyebaran paham radikalisme dan kekerasan terhadap anak semakin membutuhkan perhatian dunia pendidikan. Di tengah derasnya arus informasi digital, guru tidak lagi hanya bertanggung jawab menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga berperan penting membimbing siswa agar mampu mengenali, menyaring, dan menyikapi berbagai konten yang berpotensi memengaruhi pola pikir mereka.
Pentingnya peran tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kepri melalui Sosialisasi Literasi Digital Berbasis Moderasi di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan bertema “Memperkuat Peran Guru dalam Menangkal Paham Kekerasan terhadap Siswa” itu dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari Ansar. Pesertanya meliputi kepala sekolah dan guru dari jenjang SMA, SMK, SMP, dan MA se-Kota Tanjungpinang, serta pengurus dan pimpinan pondok pesantren.
Dewi Ansar mengatakan, penguatan literasi digital berbasis moderasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dalam melindungi generasi muda dari berbagai pengaruh negatif, terutama radikalisme dan kekerasan.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap para guru dan kepala sekolah mendapatkan ilmu serta pengetahuan yang penting untuk menjadi benteng pertahanan bagi generasi muda saat ini,” ujar Dewi Ansar.
Menurutnya, Kepri memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga generasi muda dari pengaruh negatif. Sebagai provinsi kepulauan dengan sekitar 98 persen wilayah berupa lautan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, Kepri memiliki karakteristik wilayah yang membutuhkan perhatian khusus dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat.
Keterbukaan akses telekomunikasi dan informasi juga membuat berbagai pengaruh dari luar semakin mudah menjangkau masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja. Media sosial menjadi salah satu saluran yang perlu mendapat perhatian karena telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari generasi muda.
“Salah satunya melalui media sosial yang saat ini selalu diakses generasi muda kita, di mana pun dan kapan pun,” ungkapnya.
Dewi Ansar menegaskan, guru memiliki posisi strategis dalam membangun kemampuan berpikir kritis siswa. Melalui pembelajaran dan pendampingan, tenaga pendidik dapat membantu anak memahami perbedaan, menanamkan sikap toleransi, serta mengenali informasi yang mengandung ajakan kebencian maupun kekerasan.
” Dengan demikian, berbagai paham radikalisme dan kekerasan yang masuk dapat disaring dengan baik oleh para siswa,” katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kepri terus memperkuat berbagai program untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter, kepribadian, dan pemahaman kebangsaan yang kuat.
Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui program Kesbangpol Masuk Sekolah atau Kesbangpol Goes to School yang kini telah memasuki seri ke-20. Program ini mengangkat berbagai tema, mulai dari penguatan ideologi Pancasila, pendidikan adab, pencegahan radikalisme, hingga penanganan konflik sosial di lingkungan sekolah.
“Melalui program ini, kita ingin memastikan generasi muda memiliki pemahaman kebangsaan yang kuat serta mampu menjaga diri dari berbagai pengaruh negatif,” tambah Dewi Ansar.
Sementara itu, mewakili Plt. Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisme BNPT RI, Aristio Yudanto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan masyarakat terhadap penyebaran paham ekstremisme, khususnya di lingkungan pendidikan.
Menurut Aristio, sumber pengetahuan anak-anak saat ini tidak lagi terbatas pada ruang kelas. Media sosial, video pendek, dan berbagai potongan konten digital turut membentuk cara pandang serta memengaruhi pemahaman mereka terhadap suatu persoalan.
“Saat ini anak-anak tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga dapat belajar dari mana saja, termasuk melalui media sosial, video pendek, dan potongan-potongan video yang mereka terima melalui gawai,” ujar Aristio.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menuntut keterlibatan bersama antara guru, orang tua, dan pemerintah. Pendampingan diperlukan agar anak tidak menerima informasi secara mentah, melainkan memiliki kemampuan memahami konteks, memeriksa kebenaran, serta mengenali konten yang mengandung pengaruh negatif.
Aristio menekankan bahwa upaya pencegahan perlu dilakukan melalui penyampaian informasi yang benar, peningkatan kemampuan mengenali risiko, penanaman nilai-nilai positif, serta pendampingan dalam menggunakan media digital.
“Dengan begitu, mereka akan lebih mampu memahami mana yang baik dan mana yang tidak dari berbagai informasi yang hadir di ruang digital,” jelasnya.
Ia menegaskan, nilai-nilai positif yang ditanamkan sejak dini menjadi fondasi penting untuk membangun ketahanan generasi muda. Pendidikan karakter, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama diharapkan mampu melindungi siswa dari berbagai pengaruh negatif, termasuk tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan.
“Nilai-nilai positif tersebut akan menjadi benteng terkuat sekaligus fondasi bagi generasi muda agar terhindar dari berbagai tantangan, khususnya tindak kekerasan terhadap siswa,” tutupnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua FKPT Provinsi Kepri Lamidi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari, serta kepala sekolah dari jenjang SMP, SMA/SMK, MTs/MA dan pimpinan pondok pesantren se-Kota Tanjungpinang.
Melalui penguatan literasi digital berbasis moderasi, pemerintah berharap sekolah semakin mampu menjalankan fungsi pendidikan sekaligus perlindungan. Guru diharapkan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membekali siswa dengan karakter kebangsaan, sikap toleran, dan kecakapan digital untuk menghadapi berbagai tantangan di era informasi.
Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!