Gubernur Sulteng Dukung Penuh Penyelesaian Masalah Terorisme di Poso

Palu – Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah H Longki Djanggola, menghadiri acara yang bertajuk Arahan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kepada para personel yang terlibat dalam Satuan Tugas (Satgas) Operasi Tinombala Tahun 2016.

Dalam arahan Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius dan Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat yang digelar di Swiis Bell Hotel, Palu, Rabu (31/8/2016) ini banyak yang bersentuhan langsung dengan operasi terorisme di Kabupaten Poso. Tak luput pula permintaan dukungan pemerintah daerah tingkat provinsi maupun di kabupaten.

“Kami sangat mendukung pelaksanaan operasi Tinombala ini. Diharapkan masalah terorisme yang ada di Kabupaten Poso dapat segera selesai,” ujar  Gubernur Sulteng, H Longki Djanggola kepada wartawan usai acara menanggapi acara arahan Kepala BNPT dan Ketua Komnas HAM tersebut.

Karena sampai saat ini masih terdapat sebanyak 15 orang lagi, anggota Mujahidin Indonesia Timur atau MIT pimpinan Santoso yang telah tewas dalam penyergapan aparat Satgas Operasi Tinombala beberapa waktu lalu yang belum menyerahkan diri.

Seperti diketahui, salah satu pemicu terorisme yang di Kabupaten Poso yang menjadi wilayah operasi Satgas Tinombala ialah masih belum dilaksanakannya sejumlah kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Malino. Inilah yang menjadi salah satu tuntutan kelompok MIT tersebut.

“Sebenarnya semua itu karena keterbatasan saja, baik persoalan ke-perdata-an, dan tuntutan-tuntutan masyarakat korban konflik komunal yang terjadi di Poso beberapa tahun lalu. Kami sudah berusaha. Melalui APBN dan lain-lain, hanya saja, waktu lalu instruksi presiden itu tidak dibiayai oleh negara. Itu yang menjadi satu kelemahan yang tidak mendapat dukungan,”  ungkapnya.

Olehnya saat ini kata Gubernur, semuanya dapat dilakukan sebaik mungkin dalam hal penangan terorisme melalui pendekatan persuasif  yang sedang dilakukan secara terpadu. Dirinya mengaku juga telah menyampaikan masalah tersebut kepada Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, terkait kendala tersebut.

“Mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan kembali, yang Inpres rekonsiliasi dan rehabilitasi yang melibatkan masyarakat korban konflik Poso. Hal itu semata-mata untuk mencegah paham redikalisme tumbuh di masyarakat. Ini yang mungkin ke depan akan kita terus perbaiki,”  katanya mengakhiri.

Selain dihadiri, Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) yang juga bertindak sebagai Kepala Penanggung Jawab  Komando Operasi (PJKO) Satgas Operasi Tinombala, Brigjen Pol Rudi Sufahriadi dan Waka PJKO Satgas Ops Tinombala Kol Inf M Sholeh Mustafa, acara pengarahan tersebut juga dihadiri perwakilan Satgas Operasi Tinombala yang terdiri dari Komandan Sektor, Komandan Satgas Tempur (Dansatgaspur), Wadansektor serta prajurit  dari Korem 132/TDL termasuk  personel dari unsur Polri dari Brimob dan Polda Sulteng.

Sementara dari BNPT sendiri turut hadir Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir dan Deputi II bidang Pembinaan Kemampuan, Penindakan dan Penegakan Hukum, Irjen Pol. Arief Darmawan.