Gubernur Lampung Ajak Semua Elemen Perkuat Moderasi Beragama, Radikalisme Disebut Ancaman Nyata Persatuan

Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyerukan penguatan komitmen bersama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman radikalisme. Seruan itu ditujukan kepada seluruh elemen, mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga keluarga sebagai fondasi terkecil dalam struktur sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan Mirza saat menghadiri Ujian Promosi Doktor Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Firsada di Ballroom UIN Raden Intan Lampung, Kamis (12/2/2026).

Menurut Mirza, radikalisme tidak bisa dipandang sebagai isu biasa. Ia menilai ancaman tersebut membutuhkan respons cepat dan terukur, disertai pengawasan serta langkah mitigasi yang konsisten.

“Ancaman radikalisme memang sangat memerlukan kecepatan dalam penanganan. Butuh pengawasan, keamanan, dan mitigasi yang menjadi perhatian luar biasa,” ujarnya.

Lampung sebagai Miniatur Indonesia

Mirza menyebut Lampung sebagai miniatur Indonesia karena dihuni oleh beragam suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan dalam bingkai Pancasila dan NKRI. Keberagaman tersebut, kata dia, merupakan kekuatan sekaligus amanah yang harus dijaga bersama.

Ia menegaskan, harmoni sosial tidak akan terbangun apabila ada paham radikal yang merusak fondasi persatuan.

“Ini tidak akan mungkin terajut dengan baik ketika ada instrumen radikalisme. Bagi kami, radikalisme akan menjadi pemecah persatuan yang sudah kita jadikan fondasi dalam membangun Indonesia,” tegasnya.

Pendekatan Sosial dan Pendidikan

Di tengah era digital dan keterbukaan informasi yang semakin masif, Mirza menilai penguatan wawasan kebangsaan serta moderasi beragama menjadi benteng utama dalam menangkal penyebaran paham ekstrem.

Ia menambahkan, radikalisme bukan semata persoalan keamanan, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, budaya, dan pendidikan. Karena itu, pencegahannya tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum.

“Pencegahan harus melalui internalisasi nilai kebangsaan, pendidikan karakter, serta penguatan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat,” katanya.

Seruan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa menjaga persatuan bangsa bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan kerja kolektif seluruh elemen masyarakat.