Ambon – Konflik horizontal di masyarakat yang terjadi jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, 15 Februari mendatang, telah menguras energi berbagai elemen kehidupan masyarakat. Fakta itu juga bisa menimbulkan kegaduhan baik secara sosial, maupun di kancah politik nasional.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam sosialisasi 4 pilar MPR RI pada acara Pelantikan Dewan Pengurus Alumni Ikatan Resimen Mahasiswa Maluku (IARMI) di Ambon, (8/2/2017), mengungkapkan bahwa kondisi itu terjadi karena ada kelompok tertentu yang memaksakan kehendak dengan mengindahkan rasa dan semangat persatuan dan kesatuan.
“Bangsa ini sudah sepakat 71 tahun lalu, bahwa persatuan Indonesia harus dijaga kalo ada persoalan di manapun, baik itu perbedaan pendapat, permasalahan lain di masyarakat, maka rumusannya sederhana, musyawarah dan mufakat,” ujar Zulkifli Hasan.
Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, manusia-manusia Indonesia seharusnya menghargai semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan mewujudkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Manusia Indonesia tidak boleh bersikap sewenang-wenang dab maunya sendiri, karena kita adalah makhluk sosial yang berbangsa dan bernegara, oleh karena itu harus bersikap adil satu sama lain,” terang Zulkifli.
Ia juga menegaskan bahwa sikap memaksakan kehendak jauh dari tatanan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Zulkifli mengkhawatirkan bahwa upaya memaksakan kehendak terhadap pihak lain akan menimbulkan bentuk penyeragaman cara pandang dan perilaku yang bisa mengancam keutuhan Indonesia sebagai negara kesatuan.