Forum Kemenko Polkam di Surabaya Teguhkan Pancasila sebagai Fondasi Persatuan Bangsa

Surabaya – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) bertema “Meneguhkan Pancasila, Mempersatukan Indonesia: Sinergi Lintas Sektor dalam Internalisasi Ideologi Pancasila pada Lingkungan Penyelenggaraan Negara Guna Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa”, di Surabaya, Kamis pekan kemarin.

Forum ini menjadi ajang memperkuat sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila agar sejalan dengan arah pembangunan nasional. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program yang berkaitan dengan ideologi Pancasila.

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci menghadapi dinamika kebangsaan.

“Nilai-nilai Pancasila harus menjadi fondasi kokoh untuk memperkuat persatuan, mendukung kohesi sosial, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang harmonis, inklusif, dan berkeadaban tinggi,” ujarnya.

Acara ini diikuti sekitar 300 peserta dari berbagai kalangan, mulai pejabat pusat dan daerah, TNI/Polri, organisasi masyarakat, akademisi, forum kebangsaan, hingga media. Sejumlah narasumber juga hadir, di antaranya Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Muhammad Isra Ramli; dosen FISIP Universitas Airlangga Dr. Suko Widodo; Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP Toto Purbiyanto; serta Kepala Bakesbangpol Jatim Eddy Supriyanto.

Dalam paparannya, Isra Ramli menegaskan bahwa persatuan adalah syarat mutlak kemajuan bangsa, sekaligus menyinggung Asta Cita sebagai pijakan menuju Indonesia Emas 2045, yang mencakup pembangunan SDM, ekonomi rakyat, kesehatan, pendidikan, hingga perumahan.

Sementara itu, Eddy Supriyanto menyoroti tantangan pembangunan daerah dan menyebut Pancasila sebagai jawaban untuk memperkuat harmoni, di antaranya melalui implementasi Nawa Bhakti Satya. Sedangkan Toto Purbiyanto menekankan bahwa pembinaan ideologi Pancasila tidak bisa hanya dibebankan pada BPIP, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

Menutup sesi, Suko Widodo mengingatkan bahwa Pancasila harus dipahami bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga pedoman etika dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas.

Melalui forum ini, Kemenko Polkam berharap internalisasi Pancasila semakin membumi dan menjadi perekat bangsa dalam menapaki jalan menuju Indonesia yang bersatu, maju, inklusif, dan berintegritas pada 2045.