Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Ambon – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Maluku
dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Maluku
terus menggiatkan langkah preventif dalam menghadapi potensi
radikalisme dan terorisme di wilayah kepulauan tersebut. Untuk itulah,
[ara pengurus FKPT Maluku dipimpin Ketua FKPT Maluku Ruslan Affandy
Basri, SE, melakukan kunjungan resmi ke Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Maluku, Daniel E. Indey, S.Sos,
M.Si, di Lantai 5 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (11/6/2025).
“Dari sisi permukaan, ancaman terorisme memang menurun. Namun di
lapisan bawah, kita tetap perlu hadir melalui dialog dan pendekatan
yang menyentuh,” ujar Ruslan Affandy.
Ia menambahkan, meski menghadapi keterbatasan anggaran, FKPT tetap
berkomitmen memperluas jangkauan edukasi dan sosialisasi. Terlebih,
kondisi Maluku yang terdiri dari banyak pulau membuat potensi
penyebaran paham radikal memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh
dan adaptif.
FKPT Maluku juga menyoroti potensi konflik komunal yang masih terjadi
di beberapa wilayah, seperti sengketa batas tanah, sebagai fenomena
sosial yang berpotensi ditunggangi oleh aktor radikal. Oleh karena
itu, dialog dan rekonsiliasi menjadi sarana utama yang perlu
difasilitasi secara terus-menerus.
“Gejala konflik lokal bisa menjadi pintu masuk bagi penyebaran
ideologi kekerasan jika tidak segera ditangani. Ini perlu kita
diskusikan dengan berbagai pihak, bukan hanya pemerintah, tapi juga
tokoh masyarakat, pemuda, dan pelajar,” imbuh Ruslan.
Kunjungan ini mendapat tanggapan hangat dari Kepala Kesbangpol Maluku.
Daniel Indey menegaskan pentingnya peran FKPT sebagai mitra strategis
dalam menjaga stabilitas politik, sosial, budaya, dan keamanan
(Ipoleksosbudhankam) di wilayah Maluku, terutama di tengah
keterbatasan geografis dan tantangan sosial kemasyarakatan.
Daniel Indey mengungkapkan fakta mencemaskan: dalam waktu singkat,
terjadi 18 kali letupan kekerasan sosial di beberapa daerah seperti
Maluku Tengah, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, dan Maluku Barat
Daya.
Sebagai langkah konkret, Kesbangpol Provinsi Maluku berencana
menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakorpimda) bersama FKPT,
yang akan melibatkan 118 camat se-Maluku, para raja, tokoh pemuda,
serta perwakilan pelajar SMP dan SMA. Tujuannya adalah menciptakan
ruang terbuka untuk dialog konstruktif guna mencegah kekerasan dan
memperkuat harmoni sosial.
“Langkah FKPT ini sejalan dengan visi Gubernur Hendrik Lewerissa dan
Wakil Gubernur Abdullah Vanath untuk membangun Maluku yang damai dan
harmonis. Karena itu, pendekatan dialogis yang cair, seperti yang FKPT
usulkan, patut kita dukung,” ujar Daniel yang juga pernah menjabat Pj.
Bupati Kepulauan Tanimbar.
Dengan semangat tema besar “Bersama Menjaga Ipoleksosbudhankam untuk
Maluku Pung Bae,” FKPT Maluku dan Kesbangpol optimistis bahwa sinergi
yang dibangun ini akan mampu menekan potensi konflik dan memperkuat
daya tangkal masyarakat terhadap ideologi kekerasan.
“Kami berharap FKPT dan Kesbangpol bisa menjadi garda terdepan dalam
menjaga kewaspadaan nasional di daerah kepulauan ini,” tutup Ruslan
Affandy.