Fenomena Radikalisme Mulai Muncul di Kalangan Terdidik

Palangka Raya – Radikalisme menjadi momok besar dalam perjalanan
berbangsa dan bernegara di Indonesia. Bahkan fenomena radikalisme
disinyalir mulai muncul di kalangan terdidik.

Hal itu dikatakan Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)
Provinsi Kalimantan Tengah Prof Khairil Anwar. Pernyataan itu
berdasarkan penelitian Diego Gombetta dan Steffen Hertog fenomena
radikalisme mulai muncul di kalangan elite dan terdidik.

“Artinya, radikalisme yang dipaparkan segelintir kelompok sudah mulai
mempengaruhi lini terpenting dalam sebuah negara,” katanya di Palangka
Raya, Kamis kemarin.

Menurut Khairil Anwar, radikalisasi terjadi karena beberapa teori
diantaranya, kesenjangan sosial, politik identitas, afiliasi sosial,
terpinggirkan dan pengaruh ceramah jihadis.

Dari hasil penelitian tersebut, ada beberapa tantangan yang masih
dihadapi bangsa Indonesia. Pertama, masih berkembangnya paham ekstrem
(radikalisme) di kalangan pemuda, baik ekstrem kanan maupun ekstrem
kiri.

Kedua, masih berkembangnya paham intoleransi yang mengklaim kebenaran
mutlak. Bahkan menurut berbagai hasil survei, akhir-akhir ini paham
intoleransi lebih meningkat dibandingkan dengan radikalisme dan
ekstremisme.

Ketiga, masih adanya pandangan, sikap, dan gerakan yang menolak
ideologi Pancasila. Keempat, era revolusi industri 4.0 semakin
mempercepat tsunami informasi hoaks, ujaran kebencian, dan post-truth
(pasca kebenaran).

Kelima, setiap menjelang pemilu atau pileg seringkali muncul
politisasi agama atau suku/etnis, terutama dalam memilih pemimpin.

“Radikalisme adalah suatu ideologi (ide atau gagasan) atau paham dan
cita-cita yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan
politik dengan menggunakan cara kekerasan atau ekstrem,” bebernya.

Radikalisme, sambung dia, menjadi paham ideologi mengkafirkan orang
yang tidak sepaham dengan dirinya. Menebar rasa takut pada orang lain,
baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Menghalalkan darah orang lain yang menentang ideologi dan gerakannya.
Ingin mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi tertentu dan sistem
NKRI dengan sistem lainnya.

Kalimantan Tengah dikenal sebagai Bumi Tambun Bungai dan Bumi
Pancasila, bahkan masyarakatnya plural dan multikultural, terdiri dari
beragam agama, suku, etnis, budaya, tradisi, dan bahasa. Kebhinnekaan,
keberagaman dan perbedaan tersebut adalah satu keniscayaan yang
diciptakan oleh Tuhan YME.

“Memang, di satu sisi, kebhinnekaan, keberagaman, dan perbedaan
menjadi kekuatan dan keindahan ketika dijaga dan dirawat bersama-sama
dengan baik, tulus, dan bertanggung jawab,” ungkapnya.

Hasil penelitian BNPT dan FKPT Kalimantan Tengah 2020 dan 2022
terhadap masih lemahnya literasi digital generasi milenial dan
generasi Z dalam bermedia sosial, sehingga Indeks Potensi Radikalisme
(IPR) Kalteng masih di atas rata-rata nasional.

“Namun, seiring dengan kesadaran masyarakat dalam bermedia sosial, IPR
2023 semakin menurun. Berdasarkan survei IPR, Kalteng berada diurutan
18 secara nasional,” demikian Khairil Anwar.

Sekedar informasi Pengurus FKPT Kalteng pada hari Rabu (8/5/2024)
lalu, ada memberikan materi dalam kegiatan Rencana Aksi Nasional
Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang
Mengarah pada Terorisme (RAN-PE) 2024, di Aula Anggrek Tewu lantai 2
Kantor Bupati Kotawaringin Timur.