Empat Pilar Bangsa harus Saling Bersinergi dalam Menangkal Paham Radikal Terorisme di Masyarakat

Jakarta – Hasil penelitian yang dilakukan oekh beberapa lembaga survei mengatakan bahwa penyebaran paham radikalsime dan terorisme sudah masuk berbagai sektor, baik itu pendidikan bahkan hingga kalangan pemerintahan dan juga TNI maupun Polri. Karena pada dasarnya radikalisme tidak hanya bersumber dari paham keagamaan saja namun bisa juga bersumber dari persoalan-persoalan ekonomi, masalah ketidakadilan, dan masalah-masalah lainnya.

Oleh karena itu langkah antisipasi terhadap aktifnya gerakan radikalisasi oleh kelompok radikal perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Hal tersebut dikatakan Wakil Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Metro Jaya (Wadir Binmas PMJ), AKBP. Anjar Gunadi dalam sambutannya mewakili Direktur Binmas PMJ, Kombes Pol. Drs. Umardani, M.Si saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) mengenai Sinergitas Empat Pilar Dalam Merajut Kebhinekaan untuk Menangkal Radikalisme dan Terorisme yang diselenggarakan (DitBinmas PMJ di Hotel Diradja, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

“Peran 4 (empat) Pilar yaitu TNI, Polri, Pemerintah Daerah bersama tokoh agama dan juga tokoh masyarakat menjadi sangat penting dan saling bersinergi sebagai garda terdepan untuk menangkal penyebaran bahaya paham radikalisme dan terorisme tersebut di mayarakat. Hal ini agar pembangunan nasional di negara ini dapat berjalan dengan baik dan lancer,” kata AKBP. Anjar Gunadi.

Seperti diketahui acara FGD ini dihadiri empat Pilar yakni TNI, Polri, Pemerintah Daerah dan Tokoh Agama (Toga)/Tokoh Masyarakat (Tomas) yang terdiri dari para Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI-AD di wilayah Kodim se-Jakarta, para Kepala Satuan (Kasat Bimas), Bhabinkamtibmas yang ada di seluruh Polres Metro di jajaran Polda Metar Jaya, para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang ada di wilayah DKI Jakarta
Dikatakannya, saat ini paham radikalsme yang ada di indonesia sedang berevolusi menjadi suatu gerakan terorisme yang dapat mengganggu stabilitas keamanan yang ada di Indonesia. Gerakan radikal berpotensi membuat polarisasi dan penguatan sekat dimasyarakat. “Hal tersebut akan membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi berkurang,” ujarmya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa kampanye dan propaganda yang dilancarkan kelompok terorisme yang berafiliasni ke Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) dan paham Khilafah dalam mengembangkan pengaruh dan jaringannya serta melakukan perekrutan di indonesia melalui media social di dunia maya dengan menggunakan bahasa indonesia dan melibatkan mujahid asal Indonesia telah menarik simpati Warga Negara Indonesia.

“Teknik penyebarannya yang mereka lalukan dengan menggunakan cara melakukan ceramah-ceramah di masjid-masjid, ajakan melalui media social dan dunia maya yang massif.. Untuk itulah diperlukan pertisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan kelompok-kelompok penganut paham tersebut di wilayah masing-masing,” katanya.

Terorisme sudah menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan keutuhan bangsa. Dan masyarakat Indonesia telah menjadi saksi bagaimana bahaya dan ancaman mereka telah mampu meluluh-lantakkan sendi-sendi kehidupan bangsa dalam sekejap, yang hanya meninggalkan kesedihan dan ketakutan.

Untuk itulah dalam kesempatan tersebut dirimnya menyampaikan beberapa penekanan terhadap para peserta FGD agar hasil pelaksanaan kegiatan FGD ini sebagai pembelajaran dalam upayanya menanggulangi segala bentuk bahaya radikalisme dan terorisme, dalam bentuk kegiatan yang berbasis sinergitas dan kemitraan

“Laksanakan secara mandiri sosialisasi bahaya radikalisme dan terorisme ini di tingkat Polres dengan pesertanya melibatkan polsek-polsek dijajarannya agar dapat menghasilkan aparatur Polri yang profesional dan terpercaya,” ujar AKBP Anjar yang dalam kesempatan tersebut didampingi Kasubdit Bhabinkamtibmas pada Dit Binmas PMJ, AKBP Seli Pudja Wijaya, SE.

Tak hanya itu, dirinya juga meminta agar FGD ini sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur TNI/Polri, Pemerintah dan juga tokoh masyarakat serta tokoh agama yang memiliki kemampuan daya cegah tangkal terhadap bahaya radikalisme dan terorisme

“Untuk itu jadikan kegiatan ini sebagai salah satu sarana untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2019 lalu dan menjelang tutup tahun 2019 mendatang,” katanya.

Untuk itu dirimya pun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada para narasumber baik dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dalam hal ini diwakili Kasubdit Kontra Propaganda BNPT, Kolonel Pas. Drs. Sujatmiko, dari Wahid Foundation dan juga Mohammad Nasir Abbas selaku penggiat anti radikalisme dan terorisme.

“Saya ucapkan terima kasih pula kepada para peserta FGD atas kesungguhan dan dedikasinya dalam mensukseskan FGD ini, semoga selalu tercipta situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” ujar AKBP Anjar mengakhiri.