Ego Sektoral Dibiarkan, Ancaman Terorisme Wilayah Perbatasan Pasti Terus Menghantui

Manado – Pengelolaan manajerial wilayah perbatasan tidaklah semudah yang dibayangkan orang. Wilayah perbatasan adalah wilayah yang paling potensial terjadinya sejumlah aksi kejahatan yang bersifat transnasional, terutama peroalan terorisme. Sejumlah persoalan ‘khas’ wilayah perbatasan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi sejumlah instansi terkait yang menangani wilayah perbatasan.

Dalam konteks Indonesia, pengawasan dan perbaikan sistem perbatasan wilayah merupakan satu hal yang sangat krusial. Apalagi mengingat luas wilayah Indonesia dan banyaknya wilayah perbatasan yang mengitari pulau-pulau Nusantara. Secara teritori Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Fiipina, Singapura, Papua New Guenea,Timor Leste, dan Australia.

Kondisi itulah yang menyebabkan posisi perbatasan Indonesia menjadi rawan dan rentan terhadap sejumlah ancaman. Salah satu hal yang juga menjadi masalah besar bagi Indonesia belakangan tahun terakhir adalah ancaman terorisme. Sejumlah fakta yang pernah terungkap menyebut bahwa jaringan terorisme seringkali memanfaatkan lemahnya pengawasan perbatasan di Indonesia untuk memasukkan orang dan senjata. Persoalan ini merupakan persoalan yang sangat serius!

Meski sudah ditemukan masalahnya, penanganan terhadap ancaman ini tidak selalu mudah dilaksanakan. Pasalnya, selama ini birokrasi Indonesia masih terjangkiti virus ego sektoral. Penyakit birokrasi satu ini menyebabkan sinergitas antar lembaga, terutama di wilayah perbatasan, menjadi terhambat.

Menanggapi hal tersebut sejumlah narasumber dan peserta Sosialisasi SOP Pengawasan Ancaman Terorisme Wilayah Perbatasan, mengingatkan agar para stakeholders di wilayah perbatasan selalu menaikan kerjasama dan menghilangkan ego sektoral masing-masing. Pengalaman di lapangan membuktikan bahwa minimnya sinergitas dan koordinasi antar stakeholders perbatasan merupakan penyebab utama lemahnya pengawasan wilayah perbatasan.

“Selama ego sektoral masih ada, terorisme masih dengan sangat mudah keluar masuk wilayah perbatasan Indonesia, BNPT lah yang sekarang bertugas untuk mengkoordinasikan sejumlah stakeholders di perbatasan,” jelas salah satu narasumber dalam acara tersebut, Dr Sri Yunanto, Jumat (11/12/2015).

Sejumlah peserta yang menanggapi dan memberi masukan atas SOP ini pun mengapresiasi langkah BNPT menggelar sejumlah rangkaian kegiatan koordinatif yang berupaya mensinergikan antar stakeholders di wilayah perbatasan. Dia menilai langkah BNPT tersebut sangat tepat dan sesuai dengan amanat Undang-undang.

Acara nasional ini melibatkan sejumlah instansi terkait wilayah perbatasan, seperti Imigrasi, Kejaksaan, Polisi, Bea Cukai, TNI, dan sebagainya. Sejumlah pejabat instansi terkait dijadwalkan akan hadir dan memberi sejumlah paparan tentang apa dan bagaimana ancaman terorisme di wilayah perbatasan.