DPR RI Dukung Komitmen BNPT Bangun Ketahanan Masyarakat dari Ideologi
Radikalisme

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia
(BNPT RI) berkomitmen dalam membangun ketahanan masyarakat dari
ideologi radikalisme. Langkah ini untuk mewujudkan Indonesia yang
Damai, Indonesia Tanpa Kekerasan, dan Indonesia Harmoni terutama
menjelang tahun Politik 2024.

Kepala BNPT RI Komjen Pol. Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si.
menjelaskan komitmen tersebut diimplementasikan melalui Program
Pembangunan Desa Siap Siaga-Desa Damai dan Pembangunan Sekolah Damai.

“Dalam rangka membangun ketahanan desa yang toleran dan mampu mencegah
masuknya ideologi radikalisme, esktrimisme dan terorisme kami
menginisiasi hadirnya Desa Siap Siaga,” kata Rycko dalam Rapat Kerja
Komisi III DPR RI bersama BNPT RI di Jakarta pada Senin (4/9/2023).

Pada Program Sekolah Damai, Rycko mengatakan perlunya membangun
sekolah yang toleran dan memiliki moderasi beragama yang baik.

“Kita perlu membangun sekolah yang toleran, moderasi beragama, dan
memiliki ketahanan terhadap masuknya ideologi radikalisme, esktrimisme
dan terorisme,” ungkapnya.

Program pencegahan dari BNPT turut mendapatkan dukungan dari anggota
Komisi III DPR RI. Menurut mereka program Kesiapsiagaan Nasional harus
dilakukan dan ditingkatkan demi melawan intoleransi, radikalisme dan
terorisme di tahun politik 2024.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem H. Taufik Basari, SH., M.Hum.,
L.L.M mengatakan BNPT perlu meningkatkan program pencegahan
intoleransi dan radikalisme dengan melihat fenomena adanya oknum
masyarakat yang tidak menghormati dan menghargai hak beribadah orang
lain.

“Kami berharap ada program yang memberikan pemahaman kepada masyarakat
untuk memiliki penghormatan hak untuk beribadah,” jelasnya.

Hal yang sama diungkapkan Anggota DPR RI Komisi III Fraksi Demokrat H.
Agung Budi Santoso, S.H., M.M. Menurutnya, program kesiapsiagaan
nasional akan sangat berpengaruh dalam menghalau kelompok-kelompok
yang berusaha ingin mengganggu atau pun mengacaukan jalannya
pemerintahan.

“Kami mendukung BNPT karena memang situasi 2023 ini sudah mulai
menghangat. Jangan sampai situasi ini dimanfaatkan oleh
kelompok-kelompok yang ingin mengganggu atau ingin mengacaukan
jalannya pemerintahan ataupun jalan terhadap situasi untuk pergantian
dari pimpinan negara ini, ini tentunya perlu dikawal dengan tepat,”
pungkas Agung.