DPD : Pembangunan Berkeadilan Cegah Terorisme

Hanoi – Pembangunan berkeadilan dan pemerataan kemampuan ekonomi menjadi salah satu cara mencegah pemahaman radikal yang berujung pada kejahatan terorisme, kata Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI Mar. (Purn) Nono Sampono saat menyampaikan pandangan delegasi Indonesia dalam salah satu sesi plenary hall pertemuan ke-26 Forum Parlemen Asia Pasifik yang berlangsung di Hanoi, Vietnam, Jumat (19/1/2018).

“Kami percaya kekerasan teroris bukan karena ideologis, namun juga terkait ekonomi pelaku dan marginalisasi sehingga pengentasan kemiskinan harus dilakukan (untuk mencegahnya),” kata mantan komandan Korps Marinir TNI-AL ini seperti dikutip Antaranews.com.

Alumni AAL tahun 1976 ini mengatakan dalam konteks di Indonesia yang memiliki wilayah luas dan keberagaman, maka pembangunan berkeadilan menjadi upaya untuk mencegah pemahaman radikal dan tindakan terorisme.

Nono, dalam pertemuan anggota parlemen tersebut membagi pengalaman Indonesia tentang upaya penanggulangan teror dan deradikalisasi. Pemerintah Indonesia, menurut Wakil Ketua DPD RI, melakukan upaya deradikalisasi kepada mantan pelaku kejahatan terorisme. Selain itu upaya pencegahan terorisme dilakukan melalui kerja sama dengan sejumlah negara antara lain Malaysia, Filipina dan Australia.

Menurut Wakil Ketua DPD RI, kerja sama ini termasuk juga melakukan patroli bersama di darat dan laut, juga melakukan latihan bersama. “Perlu juga perluasan kerja sama interpol,” kata mantan Komandan Paspampres ini.

Wakil Ketua DPD RI yang juga perna menjadi Komandan Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI-AL ini menyampaikan pidato dalam sesi kedua plenary meeting pada pertemuan ke-26 Forum Parlemen Asia Pasifik. Dalam sesi kedua tersebut dibahas tema tentang upaya penanggulangan terorisme internasional dan kejahatan lintas batas negara.

Selain Nono Sampono dari Indonesia juga berbicara anggota parlemen lainnya dari Malaysia, Australia, Jepang dan beberapa negara lainnya.