Bandung – Pengajar Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, Muhammad Syauqillah, menegaskan Pancasila adalah dasar negara yang tidak bisa diganti dengan paham apapun. Gerakan yang ingin mengganti Pancasila disebutnya harus diwaspadai bersama.
Di hadapan seratusan mahasiswa dari sejumlah kampus di Kota Bandung dan sekitarnya yang mejadi pengurus dan anggota Lembaga Dakwah Kampus (LDK), Syauqillah menyebut Pancasila adalah sebaik-baiknya filter untuk menyaring berbagai ideologi yang bisa masuk ke Indonesia.
“Ideologi apapun yang tidak sesuai dengan kearifan yang ada (di Indonesia) akan masuk dan menggerogoti jika tidak ada filter. Dan sebaik-baiknya filter, adalah Pancasila,” tegas Syauqillah saat berbicara di kegiatan dialog Pelibatan LDK dan Birokrasi Kampus dalam Pencegahan Terorisme di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/4/2017).
Pria penyandang gelar Ph.D dari Marmara University, Turki, tersebut menambahkan, Pancasila menjadi dasar negara yang tepat karena lahir dari ekstrasi dan intisari kebudayaan, adat istiadat, ajaran agama, dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
“Jadi Pancasila dibuat bukan asal menyusun kalimat,” tandas Syauqillah.
Kepada mahasiswa peserta kegiatan, Syauqillah mengajak untuk terus meningkatkan nasionalisme dan menolak setiap ajakan mengganti Pancasila. “Apalagi ajakan mengganti Pancasila dengan sistem khilafah, harus ditolak. Mereka yang mengusung khilafah di Indonesia tidak mengerti makna khilafah yang sebenarnya, dan sudah membelokkan untuk kepentingan pribadinya,” jelasnya.
Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, ustadz Cholil Nafis, membenarkan apa yang disampaikan oleh Syauqillah. Menurutnya, pengusung khilafah yang menyerukan penggantian Pancasila, telah gagal memahami makna Pancasila sebagai dasar negara.
“Mereka memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara tekstual, rigit, dan sempit, sehingga menyebut Pancasila tidak bermuatan Islam,” kata ustadz Cholil seraya menegaskan, “Itu salah besar, karena di dalam Pancasila sudah terdapat sari dari setiap agama yang diakui di Indonesia,” tegasnya.
Kegiatan dialog Pelibatan LDK dan Birokrasi Kampus dalam Pencegahan Terorisme dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Kegiatan ini sudah dan akan diselenggarakan di 32 provinsi se-Indonesia sepanjang tahun 2017. [shk]