Jakarta – Guna memperkuat sinergitas dalam penanganan tindak pidana terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Subdit Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum pada Direktorat Penegakakn Hukum di Kedeputian II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan kembali menggelar Pertemuan Rutin Antar Aparat Penegak Hukum dalam rangka Penanganan Tindak Pidana Terorisme terkait Perkembangan Jaringan Terorisme di Tanah Air
Namun pertemuan kali ini agak berbeda dibandingan dengan pertemuan aparat penegak hukum sebelumnya. Kali ini BNPT mengumpulkan perwakilan dari gabungan pasukan Penanggulangan Teror (Gultor) yang selama ini dikenal dengan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI yakni Satuan 81 Kopassus TNI-AD, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI-AL dan Satuan Bravo 90 Korpaskhas TNI-AU.
Pertemuan yang digelar di bilangan, Jakarta Selatan, Jumat (29/3/2019) siang ini untuk membahas situasi terkini mengenai keamanan nasional menjelang digelarnya Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 17 April 2019 mendatang dan peta mengenai perkembangan jaringan terorisme baik secara global, regional dan nasional.
“Untuk pertemuan kali ini kami sengaja mengundang gabungan dari pasukan khusus TNI yang dalam hal ini dari unit Anti Teror dari masing-masing pasukan khusus TNI tersebut dalam rangka membahas dan berdiskusi mengenai eskalasi ancaman teror menjelang pelaksaan Pemilu dan Pilpres mendatang,” ujar Kasubdit Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum BNPT, Kombes Pol. Hando Wibowo, S.Ik. di sela-sela acara tersebut.
Selain itu lanjut mantan Kapolresta Probolinggo ini menjelaskan bahwa selama ini permasalahan dalam penanganan penanggulangan terorisme dapat diselesaikan melalui upaya penjalinan kerja sama antar instansi TNI dan Polri secara berkala dan berkelanjutan seperti Operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah.
“Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi antar aparat TNI dan Polri ini menjadi kebutuhan yang mendesak dan strategis dalam penyelesaian masalah-masalah dalam penanganan penanggulangan terorisme di Indonesia,” ujar mantan Kasubdit Lembaga Negara Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya
.
Alumni Akpol tahun 1996 ini mengatakan, sebagai upaya untuk mencapai kerja sama yang optimal dalam penanggulangan terorisme, maka komunikasi intens antara BNPT bersama TNI tentunya santa dibutuhkan. “Untuk itulah pertemuan kali ini juga sebagai upaya untuk menyamakan persepsi dan mengetahui perkembangab situasi terkini,” ujar mantan Kapolsek Metro Kebayoran Baru ini mengakhiri
Seperti diketahui, pertemuan ini dihadiri Direktur Peneggakan Hukum BNPT, Brigjen Pol. Eddy Hartono, S.Ik, MH, Widyaiswara Madya Sesmpimti Polri, Brigjen Pol. Ibnu Suhaendra, S.Ik sebagai narasumber utama. Hadir pula dalam acara tersebut Komandan Satuan 81 Kopassus TNI-AD Kolonel Inf. Yudha Airlangga, Wakil Komandan Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI-AL, Letkol Mar. Samson Sitohang dan Komandan Satuan Bravo 90/Anti Teror Korpaskhas TNI-AU, Kolonel Pas. Nana Setiawan yang kesemuanya didampingi para anggotanya.