Diduga Fasilitasi Aktivitas Terorisme, Kremlin Selidiki CEO Telegram 

Moskow – Rusia kembali menjadi panggung pertarungan lama antara negara dan platform digital global. Kali ini, sorotan tertuju pada Pavel Durov, pendiri sekaligus CEO Telegram, yang resmi diselidiki otoritas Rusia atas dugaan memfasilitasi aktivitas terorisme.

Kasus ini diumumkan melalui laporan media pemerintah Rossiyskaya Gazeta, yang menyebut penyelidikan didasarkan pada temuan Federal Security Service (FSB). Durov dijerat Pasal 205.1 KUHP Rusia tentang dugaan membantu aktivitas teroris—sebuah pasal yang kerap digunakan dalam perkara keamanan negara.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, membenarkan proses hukum tersebut. Pemerintah mengklaim menemukan konten di Telegram yang dinilai mengancam stabilitas nasional. Selain itu, Telegram disebut tidak cukup responsif terhadap permintaan penghapusan konten.

Regulator media Rusia, Roskomnadzor, sebelumnya telah meningkatkan tekanan terhadap Telegram. Pemerintah mengaku mengirim lebih dari 150.000 permintaan resmi untuk menghapus konten yang dianggap melanggar hukum—mulai dari ekstremisme, propaganda teror, peredaran narkotika, hingga ancaman bom palsu.

Otoritas menyebut hampir 155.000 kanal, grup, dan bot telah ditandai sebagai bermuatan ilegal. Bahkan, Telegram dituduh digunakan dalam belasan dugaan rencana serangan yang dikaitkan dengan konflik Rusia-Ukraina.

FSB mengklaim sejak 2022 terdapat lebih dari 153.000 tindak kriminal yang melibatkan Telegram, termasuk ribuan kasus yang dikategorikan sebagai sabotase dan terorisme. Pemerintah juga menyatakan ratusan rencana serangan berhasil digagalkan berkat pemantauan tersebut.

Durov, yang kini bermukim di Dubai dan memegang kewarganegaraan Uni Emirat Arab serta Prancis, menilai penyelidikan ini bukan semata persoalan keamanan, melainkan tekanan politik terhadap kebebasan digital.

Ia menuding langkah pemerintah sebagai upaya membatasi hak privasi warga Rusia dan mendorong migrasi pengguna ke aplikasi pesan milik negara bernama MAX.

Pemerintah Rusia sendiri baru-baru ini memperlambat lalu lintas Telegram sebagai bagian dari strategi “internet berdaulat”—sebuah kebijakan yang bertujuan memperkuat kontrol negara atas arus informasi domestik.

Konflik antara Durov dan Kremlin bukan cerita baru. Pada 2014, ia meninggalkan Rusia setelah melepas kepemilikan platform media sosial VKontakte di tengah tekanan politik. Telegram kemudian tumbuh menjadi aplikasi global dengan lebih dari satu miliar pengguna.

Pada 2018, Rusia pernah mencoba memblokir Telegram karena menolak menyerahkan kunci enkripsi. Upaya itu gagal dan akhirnya dicabut, sementara Telegram justru semakin populer—termasuk di kalangan pejabat dan militer Rusia sendiri.

Ironisnya, tekanan terhadap Durov tak hanya datang dari Moskow. Pada 2024, ia sempat ditahan di Prancis terkait isu moderasi konten sebelum akhirnya dibebaskan dan larangan bepergiannya dicabut pada 2025.

Penyelidikan terhadap Durov kini dipandang banyak pihak sebagai ujian baru bagi masa depan kebebasan digital di Rusia. Telegram masih digunakan luas oleh masyarakat, pejabat pemerintah, hingga aparat militer. Namun, pemerintah menegaskan platform itu hanya bisa terus beroperasi jika tunduk pada hukum domestik, termasuk kewajiban identifikasi pengguna dan penghapusan konten dalam 24 jam.

Di tengah perang informasi dan konflik geopolitik, Telegram berdiri di garis tipis: antara alat komunikasi bebas dan target pengawasan negara.

Kasus ini bukan sekadar perkara hukum terhadap seorang CEO teknologi, melainkan babak baru dalam perebutan kendali atas ruang digital Rusia.