AS Didesak Masukkan Venezuela Dalam Daftar Negara Pendukung Teroris

Washington – Pemerintahan Amerika Serikat (AS) pimpinan Donald Trump didesak sejumlah senator Partai Republik untuk memasukkan Venezuela dalam daftar negara pendukung teroris.

Jika desakan ini dipenuhi Trump, Venezuela akan menjadi negara kelima yang masuk dalam daftar negara pendukung teroris AS setelah Korea Utara, Iran, Sudan, dan Suriah.

Menurut sumber Reuters, Selasa (20/11), keputusan final untuk memasukkan Venezuela dalam daftar negara pendukung teroris belum ada.

Namun jika Venezuela masuk dalam daftar negara pendukung teroris, maka hal itu berdampak pada pembatasan bantuan ekonomi AS dan memerintahkan pembatasan bantuan keuangan di negara yang menderita parah dengan hiperinflasi, imigrasi massal, dan kelangkaan pangan dan obat-obatan.

Baca juga : AS Berharap Perang Dengan ISIS Di Suriah Segera Berakhir

Senator Republik, Marco Rubio yang melakukan tekanan kepada pemerintah sejak lama meminta tindakan tegas pemerintah pada Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.

Rubio dan dua senator Republik lainnya bahkan menulis surat kepada Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo pada September lalu yang isinya mendesak pemerintahan Trump memasukkan Venezuela dalam daftar negara pendukung terorisme.

Veneuzela juga dituding memiliki jaringan dengan milisi Hizbullah di Lebanon dan Pasukan Bersenjata Revolusi Kolombia atau FARC. Namun tidak ada bukti.

Pemerintahan Trump sejak 2017 telah melakukan sejumlah sanksi terhadap pemerintah Venezuela yang dipimpin Maduro atas tudingan merongrong demokrasi. Pada 1 November lalu, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif terhadap gangunan ekspor emas Venezuela.

“Rezim ini benar-benar paham bahwa dunia semakin kecil untuk mereka. Dan dengan tekanan seperti itu dibutuhkan untuk benar-benarn mengubah pikiran rezim. Sanksi merupakn efeknya,” kata pejabat senior AS.

Venezuela belum menanggapi desakan senator Republik AS untuk memasukkan negara itu dalam daftar teroris. Presiden Venezuela Maduro pernah mengatakan dia menjadi korban perang ekonomi yang dipimpin AS.