Beranda / Berita / Dibanding Masjid, Perekrutan ISIS Gencar Di Penjara

Dibanding Masjid, Perekrutan ISIS Gencar Di Penjara

Jakarta – Pernyataan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi, Adhe Bhakti, yang menyebutkan bahwa 16 masjid di tujuh provinsi Indonesia diduga pendukung Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), dinilai pengamat terorisme dan intelijen Ridlwan Habib kurang tepat. Dia juga sangat menyayangkan kenapa hasil penelitian terorisme yang dilakukan Adhe Bhakti bisa bocor ke media asing.

Dalam riset yang dilakukan Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi itu, akhirnya dirilis media Australia, ABC.net.au. Diungkapkan, ada 41 masjid di 16 provinsi Indonesia yang jadi objek penelitian yang dilakukan atas nama Pemerintah Indonesia. Dari jumlah tersebut, 16 masjid di tujuh provinsi dituding tim peneliti sebagai pendukung kelompok ISIS.

Ridlwan Habib mengatakan, siapa pun yang bekerja sama dengan Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi, tidak boleh memata-matai masjid. Masjid adalah tempat suci umat Islam yang harus steril dari upaya mata mata. Penyebutan masjid sebagai tempat perekrutan anggota ISIS, sangat berlebihan. Pihak-pihak yang melakukan riset dan kajian itu harus memberi klarifikasi kepada umat Islam.

“Ada ratusan ribu masjid di Indonesia dan dikelola dengan baik. Masjid bukan tempat ISIS melakukan radikalisasi. Saya meyakini aktivitas perekrutan ISIS justru gencar dilakukan di dalam penjara, bukan di masjid. Kalaupun ada oknum ISIS yang beraktivitas di sebuah masjid itu bisa ditangkap. Bukan masjidnya yang diawasi, tapi orangnya,” kata Ridlwan dalam rilisnya kepada wartawan, Kamis (3/8/2017)

Menurutnya, pemberantasan terorisme oleh pemerintah tidak akan berhasil kalau belum didukung mayoritas umat Islam di Indonesia. Terutama aktivis aktivis Ormas Islam. Karena, ada BKPRMI , ada Dewan Masjid Indonesia, mereka bisa dilibatkan jangan justru masjid dimata matai, itu langkah yang salah kaprah.

“Saya khawatir langkah untuk mengawasi dan mengungkap ada masjid yang diduga sebagai pendukukung ISIS, bisa menyudutkan pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo. Isu itu bisa digoreng seolah-olah pemnerintah anti Islam. Ini bahaya sekali karena faktanya pak Jokowi justru sangat pro Islam diantaranya dengan berdzikir bersama para ulama di Istana Negara, ” ujar alumni Pascasarjana Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia (UI) itu.

Untuk mengurai benang kusut itu, Ridlwan menyarankan agar Ade Bhakti dan Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi, memberi penjelasan yang utuh dan gamblang di media lokal nasional Indonesia. Jika riset dan penelitian itu didukung oleh pemerintah, jagan sampai dibocorkan ke luar negeri (media Australia), karena ada tuduhan agenda asing ikut campur dalam politik dalam negeri Indonesia.

Seperti diberitakan, dari laporan yang diperoleh ABC, ada 41 masjid di 16 provinsi yang dipantau, seperti terungkap dalam laporan penelitian yang dilakukan atas nama pemerintah. Dari semua itu, 16 masjid di tujuh provinsi secara resmi dinyatakan sebagai pendukung kelompok ISIS oleh tim peneliti yang terus memantau tempat-tempat ibadah ini secara rahasia.

Ade Bhakti sebagai kepala tim peneliti dan analis mengenai tindak terorisme Indonesia mengatakan, pesantren dan kelompok pengajian berbeda yang digunakan untuk menyebarkan ideologi ISIS yang radikal. Beberapa masjid digunakan untuk menyebarkan ideologi terorisme. Yang lain digunakan sebagai tempat untuk konsolidasi. Bahkan pengurus masjid (marbot) bertindak sebagai agen perjalanan bagi yang ingin ke Suriah.

Dalam penelitiannya, Ade Bhakti memberikan tiga kategori masjid dalam hal ini. Pertama, masjid umum yang digunakan pendukung ISIS tanpa sepengatahuan marbotnya. Kedua, masjid dimana marbotnya memiliki hubungan dengan kelompok yang mendukung ISIS namun jamaahnya tidak. Ketia, masjid pribadi dimana marbot dan jamaahnya mendukung kelompok ISIS.

Tentang AT

Baca Juga

China Klaim Capai Kesepakatan Anti Terorisme dengan PBB

Jakarta – China mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan PBB terkait kerangka anti terorisme. Kementerian Luar …