Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Lombok Barat – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Ahmad Syafi’i, mengungkap temuan sejumlah lembaga pendidikan di wilayahnya yang menolak mengibarkan bendera merah putih. Dibutuhkan penanganan dan pendekatan semua pihak untuk mengatasi permasalahan ini.
Ini disampaikan oleh Lalu Ahmad saat menyampaikan sambutan di pembukaan kegiatan Literasi Digital sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Masyarakat melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Nusa Tenggara Barat di Senggigi, Lombok Barat, Rabu (28/3/2018).
“Di Mataram, di tengah kota kita ini, juga ada. Saya tidak perlu sebutkan nama sekolahnya di sini, tapi ada,” kata Lalu Ahmad.
Keengganan mengibarkan bendera merah putih, lanjut Lalu Ahmad, disebutnya sebagai wujud radikalisme yang berpotensi memecah belah NKRI. “Kami sudah melakukan pendekatan, terus, perlahan-lahan kami berikan pemahaman bagaimana hidup bernegara. Prosesnya masih berjalan dan kami mengundang semua pihak untuk bersama-sama membantu,” tambahnya.
Dalam sambutannya Lalu Ahamd juga mengungkap potensi radikalisme lain banyak ditemukan di NTB, mengingat wilayah yang luas dengan perbatasan terbuka.
“Semua orang bisa masuk NTB, bebas, tidak ada pagarnya di sini. Mereka bukan tidak mungkin membawa paham radikal dan menyebarkannya di sini,” tegas Lalu Ahmad.
Menyikapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mengajak semua lapisan masyarakat untuk selalu mengedepankan kewaspadaan, saling bersinergi dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme. Keberadaan FKPT diharapkan bisa mengkoordinir masyarakat dalam melakukan perlawanan terhadap radikalisme dan terorisme.
“Terimakasih ke BNPT dan FKPT yang mengadakan literasi digital. Ini kegiatan bagus, anak-anak muda dilibatkan, kami mendukung penuh,” tutup Lalu Ahmad.
Kegiatan Literasi Digital sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme dilaksanakan bersama oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan FKPT. Kegiatan yang sama akan dilaksanakan di 32 provinsi se-Indonesia sepanjang tahun 2018. [shk/shk]