Deputi I BNPT Minta Pembuatan SOP Sistem Keamanan Instalasi Kilang Minyak dan Pendidikan Kerjasama Obyektif

Jakarta – Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir meminta tim penyusun System Operational Procedure (SOP) Sistem Keamanan Instalasi Minyak dan Pendidikan Kerjasama (Sekolah Internasional) obyektif dalam membuat SOP tersebut. Itu penting agar SOP tersebut nantinya bisa menghasilkan sistem terbaik dalam melindungi instalasi kilang minyak dan sekolah internasional dari ancaman terorisme.

“Pasti masing-masing tempat yang didatangi tim penyusun di seluruh Indonesia sudah memiliki sistem keamanan sendiri-sendiri. Dari situ, sesuai database yang didapat tim penyusun, bisa dikombinasikan untuk membuat SOP yang terbaik yang nantinya akan diberikan kepada masing-masing tempat tersebut. Intinya, tim penyusun harus obyektif, agar menghasilkan SOP yang terbaik juga,” kata Mayjen Abdul Rahman Kadir saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Database Sistem Keamanan Lingkungan Pendidikan Kerjasama dan Obyek Vital Kilang Minyak Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme di Hotel Treva, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Menurut Deputi I, FGD ini dilakukan BNPT dalam rangka menyusun hasil yang sudah didapat dari mengumpulkan data di berbagai tempat. Ia yakin dari tim-tim yang sudah dibentuk, hasilnya punya perbedaan dari satu daerah dengan tempat yang lain.

“Mungkin obyeknya sama. Misalnya kilang minyak, tapi sistem keamannya pasti ada yang berbeda. Begitu juga sekolah internasional, saya yakin ada yang berbeda sistem keamanannya,” tutur Mayjen Abdul Rahman Kadir.

Dari kumpulan data itulah, lanjut Abdul Rahman Kadir, BNPT dating untuk membuat SOP agar sistem keamanan dari ancaman terorisme di instalasi kilang minyak dan sekolah internasional menjadi seragam. Menurutnya, Ada hal-hal tertentu yang disesuaikan dengan masing-masing daerah.

“Tapi secara umum, setelah disusun data ini, kita lihat apa kelebihan dan kekurangan masing-masing tempat, kemudian kita sepakati apa yang kita bentuk. Kita susun data sesuai apa adanya dari obyek yang kita kunjungi. Dari situ kita lihat yang bagus yang mana untuk dijadikan standar dan bisa dipakai juga dengan yang lain,” paparnya.

Yang pasti, kata mantan Sestama BNPT ini, pembuatn SOP ini harus obyektif melihat data-data yang didapat untuk kemudian disimpulkan. Katakan yang baik itu baik dan yang masih jelek tetap jelek. “Saya pikir akan banyak perbedaan, karena banyak yang sudah dilihat. Di lepas pantai dan di darat. Itu jelas pasti beda sistem keamanannya. Kalau sekolah internasional juga, ini juga mungkin mereka punya sistem. Perlu lihat, kita himpun, untuk jadikan patokan buat SOP,” imbunya.

Yang pasti, tegas Mayjen Abdul Rahman Kadir, keberadaan SOP, terutama sistem keamanan di Satuan Pendidikan Kerjasama. Itu terkait kejadian bom Thamrin. Menurutnya, bom Thamrin itu dari informasi lapangan dan hasil investigasi Densus 88, bahwa sebenarnya sasaran teror mereka bukan di sana tapi sekolah internasional dan bandara.

“Padahal sekolah internasional selama ini belum kita sentuh, walau sudah ada dalam perencanaan. Bayangkan bila itu terjadi di sekolah internasional, apa yang kita lakukan? Padahal proses belum tahu. Ini perlu segera ditindaklanjuti dalam bentuk SOP,” ungkap Mayjen Abdul Rahman Kadir.

Pada kesempatan itu, Mayjen Abdul Rahman Kadir mengucapkan terimakasih kepada tim ahli yang telah membantu BNPT menyiapkan SOP ini. Selain itu ia juga meminta SOP ini dibatasi khusus antisipasi ancaman terorisme.

“Tapi harus diingat BNPT bukan Superman, makanya kita batasi. Kita buat SOP dari system keamanan untuk menghadapi ancaman terror. Kalau ancaman criminal biasa itu rekan-rekan Polri. Karena nanti jangan tumpang tindih, sehingga terlalu rancu. Jadi kita batasi diri, hasil penyusuhan database jadi SOP khusus ancaman terorisme,” pungkas Mayjen Abdul Rahman Kadir.