Demokrasi Harus Berlandaskan Pancasila agar Tak Menyimpang

Jakarta – Anggota Badan Pengkajian MPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, menegaskan bahwa Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan sekitar 200 juta pemilih. Namun, ia mengingatkan, demokrasi harus dijalankan berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar tidak keluar dari jalur.

“Demokrasi bukan sistem terbaik, tetapi yang paling tepat untuk membagi kekuasaan di Indonesia. Tanpa nilai Pancasila, demokrasi bisa melahirkan tirani,” ujar Maman dalam diskusi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Setjen MPR, Rabu (13/8/2025).

Diskusi tersebut juga menghadirkan Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama; pengamat politik, Karyono Wibowo; serta jurnalis dari berbagai media nasional. Acara dipandu moderator John Oktaveri dari KWP.

Maman menekankan pentingnya mempraktikkan lima sila Pancasila dalam kehidupan demokrasi, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, hingga keadilan sosial. Menurutnya, mekanisme musyawarah mufakat harus kembali menjadi pilar utama dalam pengambilan keputusan. Ia juga menyoroti perlunya pendidikan politik yang berkelanjutan dan penguatan kebebasan sipil.

“Media dan masyarakat sipil adalah pilar penting demokrasi. Ruang publik harus diisi dengan edukasi, bukan berita bohong atau provokasi yang memecah belah,” tegasnya.

Sementara itu, Lia Istifhama menggarisbawahi pentingnya membangun high trust antara rakyat dan pemerintah. Ia menilai partisipasi generasi muda, khususnya Gen Z, menjadi faktor kunci keberlangsungan demokrasi.

“Kalau tak kenal maka tak sayang. Generasi muda harus merasa menjadi bagian dari proses politik, no one left behind,” kata Lia. 

Ia menambahkan, edukasi politik perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana agar konsep kenegaraan seperti Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dapat dipahami masyarakat luas secara positif.

Di sisi lain, Karyono Wibowo menjelaskan bahwa secara konseptual, demokrasi Pancasila sudah diatur dalam UUD 1945. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan besar seperti politik uang, korupsi, dan kesenjangan ekonomi.

“Demokrasi Pancasila berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan umum. Ini bukan hanya soal pemilu, tetapi juga pemerataan dan keadilan sosial,” ujarnya.

Karyono menekankan bahwa demokrasi harus dijaga dengan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan menerapkan prinsip check and balance untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, keberlanjutan kebijakan tidak sekadar memastikan proyek berjalan, tetapi juga menjaga arah pembangunan agar konsisten berpihak pada rakyat.

“PPHN yang visioner, kuat, dan selaras dengan sistem presidensial adalah kunci agar Indonesia mampu menjawab tantangan zaman, tanpa kehilangan persatuan dan jati diri sebagai negara kesatuan,” tutupnya.