Dari Surabaya, Gagasan Kepemimpinan Pancasila Berbasis Gotong Royong Kembali Digaungkan

SURABAYA — Gagasan tentang pentingnya kepemimpinan berlandaskan nilai-nilai Pancasila kembali mengemuka dalam Seminar Sehari bertajuk Kepemimpinan Nusantara 2026 yang digelar di Gedung Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Selasa (12/5/2026).

Forum ini menyoroti satu pesan utama: Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya visioner, tetapi juga mampu menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagai fondasi membangun bangsa.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Marsetio, yang hadir sebagai keynote speaker, menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan akan sangat menentukan arah masa depan Indonesia.

“Pertahanan, kemegahan, kebesaran dan kemasyhuran Indonesia ditentukan oleh ketangguhan di darat, kejayaan di laut dan keperkasaan di udara,” kata Marsetio.

Menurutnya, kepemimpinan nasional harus mampu melihat Indonesia secara utuh—sebagai negara besar dengan kekuatan darat, laut, dan udara yang harus dibangun secara seimbang.

Pandangan serupa disampaikan Eri Cahyadi. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa inti kepemimpinan Pancasila adalah gotong royong, nilai yang menurutnya harus kembali dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Gotong royong adalah inti Pancasila. Saya ingin membangkitkan kembali kekuatan ini melalui Kampung Pancasila. Contoh kecilnya, mari beli kebutuhan pokok di tetangga sendiri, di toko kelontong sekitar rumah, jangan hanya ke toko modern. Itulah cara kita saling menghidupi,” ujar Eri.

Ia menjelaskan, nilai itu telah menjadi dasar kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan warga sejak dini, mulai dari perhatian pada ibu hamil untuk mencegah stunting hingga layanan bagi kelompok lanjut usia.

Bagi Eri, keberhasilan seorang pemimpin tidak bisa diukur dari kerja individu semata, melainkan dari kemampuan menggerakkan seluruh elemen masyarakat.

“Saya ingin bergerak bersama warga untuk membangun kota ini. Jika masyarakat sudah merasakan itu, barulah saya berhasil menjadi pemimpin,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengkajian Maritim Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Salim, menambahkan bahwa kepemimpinan Indonesia ke depan juga harus bertumpu pada kekuatan maritim.

Menurutnya, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan pemimpin yang memahami laut bukan hanya sebagai ruang geografis, tetapi sebagai identitas dan kekuatan strategis bangsa.

“Kepemimpinan bahari yang kuat tidak terbentuk secara alami, melainkan melalui strategi yang terencana dan konsisten,” kata Salim.

Ia menilai, penguatan kepemimpinan berbasis maritim harus dilakukan secara kolaboratif agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan sekaligus memanfaatkan potensi laut untuk kesejahteraan rakyat.

“Dengan gotong royong sebagai fondasi dan kolaborasi sebagai kekuatan, kita tidak hanya menjaga laut kita, kita menjaga masa depan Indonesia,” tegasnya.

Menutup paparannya, Salim menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan “nakhoda” yang tepat—pemimpin yang beriman, cerdas, berwawasan global, namun tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

“Pemimpin masa depan harus memiliki jiwa bahari dan memahami jati diri bangsa,” pungkasnya.