Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Bogor – Sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam yang berisikan komunitas para ulama, cendikiawan, da’i dan aktifis Islam yang bersifat Independen, moderat serta loyal kepada Asas Pancasila dan NKRI. Forum Silaturahmi Ulama Indonesia (FSUI) sangat peduli dengan terhadap bahaya penyebaran paham radikalisme dan terorisme.
Sebagai langkah awal untuk mengetahui lebih banyak dan mempererat kolaborasi agar dapat terciptanya sumber daya manusia yang memahami ajaran Islam yang benar agar terhindar dari perbuatan kekerasan, radikalisme dan terorisme. jajaran Pengurus Pusat FSUI pun melakukan silaturahmi serta beraudiensi dengan jajaran Badan Nasional Penangggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI)
Kepala BNPT RI, Komjen Pol. Eddy Hartono, S.Ik., M.H., dan jajaran menerima para pengurus PP FSUI ini yang berlangsung Ruang Rapat Utama (Rupatam), kantor BNPT, Komplek IPSC Sentul, Kab. Bogor, Rabu (14/5/2025)
Ketua Umum FSUI, KH. Kholid Hidayat Hasyim, M.A. dalam pengantarnya mengucapkan terima kasih kepada jajaran BNPT yang telah menerima piahknya untuk beraudiensi. Dirinya mengatakan kalau saat ini keberadaan FSUI ini ada di 17 provinsi yang tersebar di 30 cabang Kabupaten atau Kota.
“Dimana keberadaan kami selama ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan ulama agar memahami ajaran Islam yang benar agar terhindar dari perbuatan kekerasan, radikalisme dan terorisme,” ujar KH. Kholid Hidayat Hasyim.
Dijelaskannya, untuk mewujudkan itu kedepannya akan dibangun sekolah untuk kader dakwah yang bertujuan agar ketika lulus diharapkan kader ini dapat melakukan ceramah dan dakwah yang bebas dari radikalisasi dan terorisme.
“FSUI sendiri pada tanggal 23 Mei 2025 mendatang akan melaksanakan kegiatan pembinaan kader dakwah yanbg akan berlangsung di Cipanas, Puncak, Kab. Bogor. Diharapkan dari BNPT dapat ada yang bisa hadir untuk memberikan pencerahan kepada kader-kader FSUI itu nanti,” ujarnya.
Dirinya juga berharap kedepannya BNPT dapat memberikan data-data tentang daerah – daerah yang dianggap rawan radikalisme dan terorisme sebagai penunjang kegiatan FSUI kedepannya.
“Mungkin kami juga perlu tahu mengenai keberadaan Desa Siaga yamg menjadi program prioritas BNPT ini apakah ada ciri-ciri tertentu sehingga kedepannya mungkin ada desa yang kami ajukan untuk menjadi Desa Siaga,” ujarnya mengakhiri
Sementara itu Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono dalam penjelasannya mengatakan bahwa sesuai amanat Undang Undang No. 5 tahun 2018 kami BNPT ini lebih menitikberatkan pada aspek Pencegahan. Dimana Pencegahan ini terbagi menjadi tiga aspek yakni : Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi.
Di Kesiapsiagaan Nasioanl ini dalam untuk mengatisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, BNPT bersama sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan juga unsur masyarakat lainnya.
“Salah satunya dilakukan pemberdayaan masyarakat yang mana kami di daerah ada yang namanya FKPT yaitu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme sebagai perpanjangan tangan BNPT di daerah. Nanti bapak bapak yang di daerah bisa berkoordinasi dengan FKPT ini dalam upaya membangun kesadaran di masyarakat,” ucap Komjen Pol Eddy Hartono.
Selain itu sinergi yang dilakukan bersama K/L terkait lainnya yakni peningkatan kemampuan aparatur dan. Perlindungan dan peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan kajian terorisme dan. Pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme
“Untuk perlindungan dan peningkatan sarana dan prasarana kami pekan lalu melakukan asasemen terhadap sistem keamanan obyek vital di PT PLN Indonesia Power UBP Teluk Sirih Padang. Di Sumatera Barat sendiri ada tiga Kawasan Pembangkit Listrik, salah satunya UBP Teluk Sirih ini sebagai pemasok listrik di Kota Padang. Ini perlu dilakukan Asesmen terhadap para pekerja yang menjalankan tugas khusus,” ujarnya menjelaskan.
Kepada para audience Kepala BNPT juga mengatakan kalau beberapa bulan yang lalu masyarakat tentunyajuga telah mendengar kalau ada sebanyak 1.315 orang anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang telah melakukan deklarasi untuk kembali ke NKRI. Dan tentunya ini menjadi tuga kita bersama.
Terkait hal tersebut menurutnya, BNPT kedepannya akan menggandeng K/L terkait upaya bersama – sama secara kolaboratif melakukan rangkaian upaya pembinaan terhadap seluruh anggota eks JI yang pelaksanaannya meliputi pembinaan wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan sebagaimana yang sudah di amanatkan dalam UU No.5 Tahun 2018.
“Dan tentunya ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Tadi sebelumnya kami juga sudah melakukan pertemuan dengan Pimpinan Pusat Majelis Dakwah Islamiyah yang memiliki tujuan sama yakni memberikan dakwah yang mencerahkan kepada masyarakat mengenai bahaya paham radikal terorisme,” kata Kepala BNPT mengakhiri.
Turut mendampingi Kepala BNPT dalam pertemuan tersebut yakni Direktur Pencegahan Prof. Dr. Irfan Idris, M.A., Direktur Pembinaan Kemampuan Brigjen. Pol. Wawan Ridwan, S.I.K., M.Si., Direktur Penindakan Brigjen Pol. Mochamad Rosidi, S.I.K., M.H. dan Kasubdit Kontra Propaganda Kolonel Cpl. Hendro Wicaksono, S.H., M.Krim.
Sementara itu turut mendampingi KH. Kholid Hidayat Hasyim, adalah jajaran Pengurus FSMI diantaranya yakni Sekretaris Umum FSUI Khoirunnisa, S.Mat., S.Ag., Wakil Bendahara Umum FSUI Syofiawati, S.Sos., C.Ps., Ketua Bidang Dakwah FSUI Gus Ahmad Fauzan Amin, Wakil Ketua Bidang Dakwah FSUI Bambang Setiajati dan jajaran pengurus lainnya.