Bangkok – Untuk mencegah dan melawan kelompok teroris yang terus berkembang di wilayah Asia Tenggara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyerukan negara ASEAN untuk meningkatkan kerja sama keamanan.
Ajakan itu disampaikan langsung Mahfud dihadapan para menteri pertahanan dan perwakilan negara ASEAN di dalam acara Political Security Community (APSC) yang ke-20 di Bangkok, Thailand, Sabtu (2/11) lalu.
Mahfud menuturkan, isu terorisme harus menjadi perhatian bersama. Karena, gerakan kelompok teroris masih menjadi ancaman keamanan di ASEAN.
“Jika ada koordinasi dan kerja sama semakin intensif di negara ASEAN, maka teroris mudah dikalahkan,” ungkap Mahfud.
Mahfud memaparkan lima hal penting terkait masalah politik dan keamanan yang perlu menjadi perhatian bersama negara ASEAN.
Pertama, masalah terorisme. Kelompok teroris terus mengubah taktik dan strategi, yang terbaru adalah melibatkan perempuan sebagai aktor serangan.
“Saat ini, teroris menggunakan anak-anak dan perempuan dalam melakukan teror. Mereka terus merekrut anggota-anggota baru yang siap bertempur,” ujarnya.
Perekrutan itu, lanjut Mahfud, terjadi di beberapa negara ASEAN yang dianggap menjadi ladang subur timbulnya radikalisme. Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap Mahfud menjadi tempat perekrutan teroris. Menurutnya, perlu tekad bersama yang kita dalam menghadapi Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang kembali ke wilayah ASEAN.
“Kita tidak punya pilihan lain selain menghentikan upaya mereka dalam membangun jaringan dan menyebarkan narasi radikal dan melakukan kekerasan ekstrimisme,” ungkap Mahfud.
Kedua, masalah revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital. Menurut Mahfud, ASEAN harus menjaga ruang siber dari kemungkinan terjadinya serangan. Serta mampu mengatasi tantangan seperti cross-border data flow dan perlindungan data pribadi.
“Karenanya, sangat penting bagi ASEAN untuk memperkuat kerja sama dalam keamanan siber,” jelasnya.
Ketiga, berkaitan dengan penyelundupan narkoba. Mahfud mengatakan, masalah perdagangan narkoba masih marak terjadi.
Diharapkannya, negara-negara anggota ASEAN berkomitmen di dalam melakukan penanggulangan obat-obat terlarang. Indonesia sendiri, terus mengantisipasi masuknya narkoba dari negara lain. Petugas keamanan TNI, Polri dan Imigrasi disiagakan di daerah perbatasan yang menjadi pintu masuk narkoba.
Keempat, soal ASEAN Outlook on Indo Pacific (AOIP). Mahfud mendorong potensi kerja sama AOIP diimplementasikan melalui kerja sama praktis.
“Implementasi AOIP akan menunjukan peran aktif dan sentralitas ASEAN dalam menciptakan ekosistem yang damai di kawasan ini,” ujarnya.
Kelima, penanganan hak asasi manusia antarpemerintah ASEAN. Mahfud menyampaikan setelah 10 tahun terbentuknya ASEAN Intergovernmental Commission for Human Rights (AICHR), sudah saatnya untuk mereview Kerangka Acuan AICHR dalam upaya pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Kawasan.
“Tantangan dan masalah yang saya sebutkan di atas hanya dapat diatasi ketika kita bersatu dan sentralitas ASEAN adalah kuncinya,” imbuhnya.