Cegah Radikalisme dari Internal, Polda Sulsel Perkuat Ketahanan Ideologi Personel Polri

MAKASSAR – Ancaman radikalisme dan intoleransi tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga dapat menyentuh lingkungan internal institusi negara, termasuk kepolisian. Karena itu, penguatan ideologi kebangsaan dan integritas personel menjadi bagian penting dalam menjaga Polri tetap menjadi institusi yang menjunjung tinggi Pancasila dan kebhinekaan.

Komitmen tersebut ditegaskan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. M. Awal Chairuddin saat membuka kegiatan Pembinaan Personel Polri guna Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi Polda Sulsel Tahun 2026 di Aula Mappaoddang, Mapolda Sulsel, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Gidion Arif Setyawan, Irwasda Polda Sulsel Kombes Pol. Hartoyo, serta sejumlah pejabat utama Polda Sulsel.

Dalam sambutannya, Awal Chairuddin mengingatkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola penyebaran informasi di tengah masyarakat. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas. Namun, di sisi lain, ruang digital juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan ideologi radikal, sikap intoleran, hingga ujaran kebencian (hate speech).

Menurutnya, penyebaran paham yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Jika tidak diantisipasi, pengaruh tersebut dapat mengancam persatuan bangsa dan bahkan menyasar personel kepolisian beserta keluarga besarnya.

“Sebagai garda terdepan penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta perekat kebhinekaan bangsa, institusi Polri harus bersih dan terbebas dari paparan ideologi radikal maupun sikap intoleran. Kita tidak boleh menganggap remeh potensi ancaman ini, baik yang menyasar masyarakat umum maupun yang berpotensi menyusup ke dalam internal anggota Polri dan keluarga besar Polri,” tegasnya.

Kapolda menekankan, setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab lebih dari sekadar menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Personel kepolisian juga harus menjadi contoh dalam menghormati perbedaan, menjaga toleransi, serta menunjukkan kecintaan terhadap tanah air.

Sikap tersebut dinilai penting karena Polri berada di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang agama, suku, budaya, dan pandangan yang beragam. Oleh sebab itu, integritas dan komitmen kebangsaan setiap personel harus menjadi fondasi dalam menjalankan tugas kepolisian.

Pembinaan ini sekaligus menjadi langkah untuk memperkuat pemahaman personel terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan bekal tersebut, anggota Polri diharapkan memiliki daya tangkal terhadap berbagai narasi dan propaganda yang berpotensi menumbuhkan intoleransi maupun mendorong keterlibatan dalam kelompok radikal.

Awal Chairuddin berharap kegiatan pembinaan tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas dan ketahanan ideologi seluruh personel Polda Sulsel.

Penguatan dari dalam institusi juga diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan di tengah masyarakat. Personel yang memiliki pemahaman kebangsaan dan sikap toleran diharapkan lebih peka mengenali potensi penyebaran propaganda radikal sekaligus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat.

Melalui pembinaan tersebut, Polda Sulsel berupaya memastikan bahwa upaya menjaga keamanan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui penguatan karakter, integritas, dan wawasan kebangsaan personel Polri.