Cegah Radikalisme dan Terorisme, Pemprov Sulteng Rangkul Multipihak

Palu – Penanganan radikalisme dan terorisme, tidak cukup dilakukan pemerintah. Tapi seluruh elemen masyarakat juga harus terlibat aktif agar penyebaran paham-paham yang merusak persatuan dan kesatuan itu bisa dikikis.

Untuk itulah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengajak multipihak di daerah itu untuk bekerja sama mengoptimalkan pencegahan perkembangan radikalisme dan terorisme.

“Kami mengharapkan adanya sinergi dan kerja sama yang berkesinambungan antara pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, dan komponen lainnya untuk meningkatkan situasi kondusitf melalui pencegahan radikalisme dan terorisme,” kata Kepala Kesbangpol Provinsi Sulteng Fahrduddin D Yambas dilansir Antara, Senin (31/10/2022).

Pemprov Sulteng telah mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan perkembangan radikalisme dan terorisme. Dari aspek ideologi, Pemprov Sulteng terus berupaya meningkatkan kualitas tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Pemprov Sulteng telah bekerja sama dengan BNPT membentuk satgas sinergitas di tingkat daerah yang mengkoordinir 46 lembaga pemerintah untuk menindaklanjuti rencana aksi pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan terorisme,” ungkap dia.

Hal ini, katanya, sebagai upaya untuk mencegah masyarakat terpapar radikalisme dan terorisme. Di samping itu, dari aspek politik, Pemprov Sulteng menjamin setiap warga negara memiliki hak sama dan memberikan akses untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Sementara dari aspek sosial, Pemprov Sulteng membentuk forum kemasyarakatan dan keagamaan yang menjadi jembatan penghubung pemerintah dengan masyarakat.

“Pemprov Sulteng memberikan dukungan sepenuhnya kepada TNI dan Polri untuk melakukan tugas-tugas dan fungsi pengamanan,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa penguatan aspek-aspek tersebut masih harus dilakukan dan dioptimalkan, dengan membangun sinergi yang melibatkan multipihak.