Cegah Pendanaan Terorisme, OJK: Perusahaan Wajib Miliki Update Daftar Terduga dan Organisasi Teroris

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menambahkan aturan mitigasi risiko bagi peer-to-peer (P2P) lending demi mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

OJK pun mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tambahan aturan berlaku mulai 29 Januari 2021.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Non-Bank OJK Riswinandi meminta P2P Lending memiliki update daftar terduga teroris, organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

“Perusahaan penyelenggara juga harus memiliki daftar pihak terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal,” sebut Riswinandi dalam keterangan resminya, Selasa (9/2/2021).

Berikutnya pelaku P2P Lending harus mencocokkan kesesuaian nama dan informasi nasabah dengan yang ada di dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang disampaikan oleh OJK.

Dalam hal SDM, perusahaan P2P Lending memiliki kewajiban menyelenggarakan pelatihan mengenai kebijakan prosedur APU dan PPT. Selain itu, pelaporan, menjelaskan mengenai mekanisme pelaporan penerapan program APU PPT kepada OJK dan PPATK.