Cegah Intoleransi Siswa, Gubernur Jateng Minta Sekolah Awasi Kegiatan Ekstrakurikuler

Sragen – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumpulkan seluruh kepala sekolah dan guru se-Kabupaten Sragen, Rabu (22/1/2020). Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali kasus diskriminasi dan intoleransi yang belakangan terjadi di beberapa sekolah di kabupaten itu.

Acara yang dihelat di Aula SMAN 3 Sragen itu berlangsung sederhana. Seluruh kepala sekolah, guru dan juga siswa SMA dan SMK negeri di Sragen duduk lesehan beralaskan karpet sambil mendengarkan arahan Ganjar.

Didampingi Bupati dan Wakil Bupati Sragen, Kapolres serta Dandim, Ganjar memberikan pengarahan tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Ganjar menegaskan, kasus diskriminasi dan intoleransi tidak boleh lagi terjadi di Sragen dan daerah lain di Jawa Tengah.

“Maka kedatangan saya ke Sragen ini untuk menyampaikan pada murid, guru, wali murid agar kita sama-sama meluruskan. Kalau caranya salah kita benarkan, materinya salah kita evaluasi agar nanti tidak melenceng,” ujar Ganjar, dikutip Kompas.com, Rabu (22/1).

Ganjar meminta seluruh kepala sekolah dan guru di Kabupaten Sragen aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan ekstrakulikuler di sekolah masing-masing. Apabila ada yang melenceng dan tidak sesuai dengan nilai bangsa dan negara, Ganjar meminta kepala sekolah dan guru cepat mengambil sikap untuk meluruskan.

“Kalau tidak bisa meluruskan, nanti saya yang turun tangan meluruskan gurunya,” katanya.

Kasus perundungan siswa di SMA Gemolong karena tidak berhijab beberapa waktu lalu, lanjut Ganjar, harus menjadi yang terakhir terjadi. Ia meminta semua pihak memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang.

“Itu jangan sampai terulang. Siapa pun dia (korbannya) jangan sampai terulang. Saya titip betul kepada kepala sekolah dan guru agar itu tidak boleh terjadi lagi,” ucapnya.

Disinggung soal pengawasan kepada sekolah-sekolah di Sragen usai munculnya dua kasus intoleransi yang cukup menyedot perhatian publik, Ganjar mengatakan tidak ada pengawasan ketat yang berlebihan. Komunikasi yang intens dengan guru dan kepala sekolah selalu dilakukan setiap hari.

“Soal sanksi, tentu ada. Tapi itu ada tahapnya mulai dari pembinaan. Kalau sudah tidak bisa dibina, ya kita berikan sanksi. Sudah ada beberapa tempat yang kami kasih sanksi,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengatakan, kasus intoleransi di sekolah memang terjadi beberapa kali di Sragen. Pihaknya sudah berupaya mencegah hal itu dengan memberikan edukasi serta sosialisasi kepada guru, siswa dan wali murid.

“Kami sudah mengadakan seminar kepada seluruh guru, siswa dan instansi pendidikan lainnya mengenai wawasan kebangsaan. Kami juga tak bosan berkunjung ke sekolah-sekolah untuk memberikan motivasi serta pemahaman tentang ideologi Pancasila,” kata dia.

Meski begitu, semuanya itu dirasa belum cukup. Untuk itu, dirinya mengajak semua pihak bersama-sama melakukan perlawanan terhadap segala bentuk tindakan intoleransi.