Wina – Imam Masjid di Austria sekarang diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke otoritas setempat setelah pemerintah Kanselir Sebastian Kurz memperkenalkan aturan baru.
Langkah itu diberlakukan untuk mencegah ekstremisme dan terorisme. Sebelummya, seorang pria bersenjata berusia 20 tahun simpatisan kelompok ISIS menembak mati empat orang serta melukai 23 orang lainnya di ibu kota Austria, Wina pada 2 November 2020 lalu.
Sejak awal 2021, Austria telah mewajibkan pendaftaran semua imam di negaranya. Wina juga telah menyerukan negara-negara Eropa untuk mengikuti jejaknya. Pendaftaran imam sendiri mulai berlaku di Austria pada Jumat.
Dikutip dari DW, dalam wawancara dengan surat kabar Jerman, Die Welt, yang diterbitkan pada Sabtu, Menteri Urusan Eropa Karoline Edtstadler mengatakan pendaftaran imam adalah kunci untuk “perang melawan politik Islam”.
“Kebanyakan imam bergerak melalui banyak negara Uni Eropa, jadi otoritas keamanan perlu mengetahui siapa yang berkhotbah di masjid mana pada waktu tertentu,” kata Karoline.
Dia menambahkan bahwa larangan dana asing untuk masjid yang sudah diberlakukan di Austria juga harus diadopsi oleh blok Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara itu.
Lebih lanjut, ia mengatakan dana Uni Eropa harus dikontrol dengan ketat. “Dikontrol dengan sangat ketat di masa depan sehingga tidak masuk ke organisasi dan asosiasi yang mendukung posisi Islamis dan anti-Semit,” ujarnya.
Menyusul serangan November di Wina, Austria mengusulkan serangkaian tindakan keras yang bertujuan memerangi ekstremisme. Proposal itu lantas menuai kritik dari Muslim Austria dan kelompok hak asasi karena diduga menyerang organisasi masyarakat sipil Muslim.
Peningkatan pemantauan Austria terhadap komunitas Muslim mengikuti langkah serupa yang dilakukan Prancis. Tahun lalu, Paris memperkenalkan undang-undang “anti-separatisme” yang kontroversial dan meluncurkan pemeriksaan masjid yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Serangan teror di Austria dan Prancis juga telah meningkatkan ketegangan, di mana Menteri Dalam Negeri Uni Eropa telah mengumumkan “perang melawan terorisme” baru setelah serangan-serangan tersebut.