Wondama – Bupati Teluk Wondama, Papua Barat Hendrik Mambor mengajak pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat memperkuat eksistensi organisasi tersebut dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama melalui penyelenggaraan musyawarah daerah (Musda) III.
“Kepengurusan MUI Teluk Wondama yang baru harus bisa merangkul semua pihak baik internal maupun eksternal demi mewujudkan kehidupan sosial masyarakat yang selalu harmonis, terutama soal kemaslahatan bagi umat muslim di Kabupaten Teluk Wondama,” kata Hendrik Mambor di Wasior, Sabtu (16/9).
Ketua MUI Provinsi Papua Barat Ahmad Nausrau menekankan bahwa MUI merupakan salah satu organisasi masyarakat mitra pemerintah sekaligus pelayan umat sehingga tidak boleh berseberangan dengan pemerintah.
MUI harus menjadi motor dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Teluk Wondama, terutama menghadapi pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
“MUI bisa menjadi jembatan yang menghubungkan program pemerintah kepada umat. Tetapi juga sebaliknya, tugas MUI sebagai penyambung aspirasi umat, “pesan Nausrau.
MUI Teluk Wondama, katanya, perlu memperkuat ukhuwah sehingga mampu memproteksi penyebaran isu SARA yang akan mengganggu pelaksanaan kontestasi Pemilu 2024.
“Karena sedikit saja ada isu SARA maka akan terjadi gesekan di tengah masyarakat. Perlu ada peran kita bersama untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai,” ujar Nausrau.
Musda III MUI Teluk Wondama berlangsung selama dua hari mulai Sabtu hingga Minggu (17/9/2023) mengusung tema ‘Meneguhkan Peran MUI dalam Merajut Ukhuwah dalam Mewujudkan Kabupaten Teluk Wondama yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat’.
Agenda utama musda tersebut adalah pemilihan ketua dan pengurus MUI Teluk Wondama periode 2023-2028.
Turut hadir dalam pembukaan musda yaitu Wakil Bupati Teluk Wondama Andarias Kayukatuy, Wakil Ketua DPRD Teluk Wondama Arwin, Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Pendeta Mardianto Tungga dan Ketua TP PKK Teluk Wondama Sri Maryanti Mendila Mambor.