BPK RI Sebut BNPT Tidak Pernah Terima Dana Dari Luar Negeri

Bogor – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Tito M Karnavian mengatakan pemerintah, melalui Badan Pengawas Keuangan (BPK-RI) telah secara resmi mengakui bahwa keuangan BNPT sehat, dalam artian BNPT selama ini tidak menerima hibah atau dana dari luar negeri. Hal itu ditunjukkan dengan raihan gelar penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diterima BNPT dari BPK pada Kamis, 2 Juni lalu.

“Meraih nilai WTP itu telah membuktikan bahwa keuangan BNPT bersih dan sehat. Itu (WTP) juga menegaskan bahwa BNPT tidak menerima hibah atau dana dari luar negeri, seperti yang selama ini dituduhkan banyak pihak,” ujar Tito saat mengunjungi ruang Pusat Media Damai (PMD) BNPT Senin (06/06/16) siang ini.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengatakan bahwa WTP yang diberikan BPK ini sebagai bukti BNPT telah menjalankan sistem keuangan yang baik, akuntabel, dan transparan. “Meski demikian kita tetap butuh pengawasan dan pendampingan secara terus menerus dari BPK, agar kedepan pengelolaan keuangan BNPT semakin baik lagi,” ujar Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1987 ini

Kepala BNPT yang dalam kunjungan ke ruang PMD dengan didampingi Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen Abdul rahman Kadir beserta para Kasubdit dan staf di Kedeputian I ini juga meminta kepada seluruh pegawai BNPT agar lebih baik lagi dalam menjalankan pekerjaannya terutama dalam hal pelaporan keuangan.

“Tentunya apa yang berhasil kita raih tersebut harus bisa kita pertahankan dan semoga kedepannya juga bisa mengangkat kesejahteraan para pegawai di sini (BNPT) juga,” ujar pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Detasemen Khusus 88/Anti Teror (Kadensus 88/AT) Mabes Polri ini.

Seperti diketahui, selain BNPT, ada 19 Kementerian dan lembaga yang telah selesai melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Ke-19 kementerian dan lembaga itu antara Kemenkumhan, Kemenhub, Kemlu, Polri, KPK, BNN, BIN, Komnas HAM, Kejagung, Bawaslu, KPU, BASARNAS, Wantanas, Lembaga Sandi Negara, Lemhanas, BMKG, dan lain-lain. Hadir dalam acara tersebut Menko Polhukam RI Luhut B. Panjaitan, Menkumhan Yasonya Laoly, Kemenhub Ignatius Jonan, Ketua KPK Agus Rahardjo, dan lain-lain.

Dalam kesempatan tersebut Menkopolhukam dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah fokus mendorong transparansi kementrian dan lemabaga Negara lainnya. Ini ditunjukan dengan penerapan akutansi berbasis aktual yang kinerjanya dilakukan melalui sistem IT. Luhut mengakui bahwa penerapan sistem ini tidak mudah, utamanya karena sistem ini membutuhkan kesiapan SDM yang kompeten.