BNPT Usulkan Asesmen Petugas Obyek Vital dan BUMN Berisiko Tinggi

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan
program khusus untuk meningkatkan penilaian terhadap pegawai yang
bekerja di objek vital dan berisiko tinggi, termasuk ASN dan karyawan
BUMN. Usulan dikemukakan Kepala BNPT Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel
dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

“Program khusus yang kami usulkan pada kesempatan ini adalah untuk
melakukan asesmen terhadap petugas-petugas di objek vital dan BUMN
yang memiliki risiko tinggi,” kata Rycko.

Ia mengatakan usulan program tersebut dimasukkan dalam salah satu
program prioritas Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan
Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE)
Tahun Anggaran 2024.

Rycko mengungkapkan, indikator kerugian dari bidang pekerjaan objek
vital dan berisiko tinggi yang dimaksud ialah apabila terjadi
sabotase.

“Apabila melakukan sabotase, maka akan menimbulkan kerugian yang
besar, jumlah korban yang besar, dan kerugian negara yang besar;
sehingga bisa menghentikan perekonomian nasional,” jelas Rycko.

Program khusus tersebut diusulkan karena belum ada payung hukum BNPT
dalam menjalankan tugas asesmen terhadap seluruh personel di
objek-objek vital.

“Belum ada payung hukum yang mengikat bahwa semua personel di
objek-objek vital harus dilakukan asesmen, payung hukumnya tidak ada.
Selama ini, permintaan asesmen terhadap personel hanya dilakukan
kepada eselon I, eselon II, dan para direksi saja. Apabila akan
menjadi direksi, menjadi (pejabat) eselon I, eselon II, baru ada
permintaan kepada BNPT, sedangkan kepada anggota ke bawah tidak ada,”
paparnya.

Dia juga menyebut adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM), di
mana hanya terdapat 15 anggota BNPT yang memiliki sertifikat untuk
memberikan asesmen terhadap 961 objek vital yang ada.

“Terhadap sistem keamanan 961 objek vital, yang baru selesai kami
lakukan asesmen baru 23; 14 di antaranya sudah mendapatkan
sertifikasi. Sisanya, bukan kami tidak laksanakan, tapi kemampuan
anggotanya belum cukup, karena paling sedikit anggota harus dua minggu
melakukan asesmen sistem keamanan,” kata Rycko.

Selain itu, dia menjelaskan peningkatan asesmen terhadap pegawai BUMN
dimasukkan ke dalam program prioritas, menyusul ditangkapnya oknum
pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam kasus terorisme di
Bekasi, Jawa Barat, pada 14 Agustus lalu.

“Tetapi, dengan kejadian kemarin, kami memasukkan dalam program
prioritas dan kami juga mengajukan dukungan anggaran tambahan untuk
kegiatan tersebut,” tambahnya.

Berangkat dari kasus tersebut, Rycko mengatakan BNPT telah mempunyai
nota kesepahaman (MoU) dengan PT KAI dan melakukan inventarisasi
terkait tugas-tugas berisiko tinggi untuk dilakukan asesmen.

“Dengan PT Kereta Api, kami sudah mempunyai MoU. Kami sudah melakukan
inventarisasi tugas-tugas yang memiliki risiko tinggi di situ dan
bertahap kami sudah melakukan proses asesmen,” paparnya.

Rycko menyebutkan enam program prioritas penguatan RAN PE Tahun
Anggaran 2024 dengan usulan dukungan anggaran sebesar
Rp46.4777.395.000.

Enam program tersebut ialah pemberdayaan perempuan, anak, dan remaja;
pembangunan Desa Siap Siaga-Desa Damai; pembangunan sekolah damai;
peningkatan asesmen pegawai dengan tugas risiko tinggi; re-edukasi
terhadap keluarga narapidana terorisme (napiter); serta pemberdayaan
penyintas dan keluarga.