Jakarta – Perkembangan media sosial hingga hari ini terus dimanfaatkan oleh kelompok radikal terorisme dengan begitu leluasa menebar konten-konten radikal intoleran di kalangan masyarakat kita. Konten-konten ini tidak saja mereka produksi dari luar negeri, tetapi disambut dengan pengikut mereka di dalam negeri untuk menjadi penyambung lidah kelompok tersebut dan kemudian mereka share di kalangan masyarakat Indonesia.
Sehingga ada sebagian kecil masyarakat Indonesia yang termakan bujuk rayu akibat propaganda yang dilancarkan kelompok tersebut. Maka lahirlah aksi-aksi kekerasan itu tindakan-tindakan anarkis, destruktif, yang mereka lakukan. Karena sebagian kecil masyarakat utamanya generqasi muda ini alam pikirannya telah terpapar bahwa seolah-olah yang ditawarkan gagasan-gagasan ide-ide yang digulirkan oleh kaum ideologi pengusung terorisme adalah sebuah kebenaran.
Untuk itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus berupaya mengeliminasi potensi ancaman terorisme. Karrena ancaman terorisme itu diawali dengan sebuah alam pemikiran yang radikal intoleran, diawali dengan sebuah sikap yang intoleran. Ada dua vaksin yang diperkenalkan dan digaungkan oleh BNPT kepada masyarakat dalam mengeleminir potensi ancaman tersebut.
Hal tersebut dikatakan Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, MH, saat beraudince dengan salah satu Staf Khusus (Stafsus) milenial Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang juga perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, SE, MBA, terkait tugas yang dilakukan BNPT . Audience yang digelar secara daring ini berlangsung pada Selasa, (13/7/2021)
“Jadi sikap intoleran dapat dikatakan sebagai sebuah benih-benih, cikal bakal lahirnya aksi kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Dan kita terus menggaungkan dua vaksin untuk mengeliminir potensi ancaman tersebut. Yang pertama adalah moderasi dalam beragama,” ujar Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar.
Dejelaskan Kepala BNPT, Indonesia adalah negara yang berasaskan dan berideologi Pancasila, dimana Indonesia adalah Negara yang memberikan tempat kepada setiap warga negara untuk menganut agama yang diyakini yang telah ditetapkan oleh negara baik itu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.
“Jadi tentunya semua pemeluk agama memiliki hak yang sama untuk menjalankan ibadah dan dapat menjalankan syariat agama sesuai dengan apa yang diyakini masing-masing tanpa ada hambatan. Bahkan kita ditugaskan untuk memupuk dan memelihara semangat bertoleransi satu sama lainnya, menghargai, tidak memasalahkan dalam sisi perbedaan agama.
Jadi menurut alumni Akpol tahun 1988 ini, moderasi beragama ini adalah sesuatu hal yang harus terus dgaungkan dan kumandangkan. Sehingga nantinya jangan sampai ada satu pihak pun yang merasa paling benar dan yang lain adalah keliru dalam menjalankan syariat agama.
“Kalau ada hal-hal pelanggaran di sana kita punya tentunya lembaga-lembaga terkait. Dimana kita punya Majelis Ulama (Indonesia), kita punya Kementerian Agama. Kita juga punya lembaga-lembaga penegak hukum yang bisa meluruskan jika itu misalnya ada pelanggaran hukum terkait dengan penistaan agama,” matan Waka Lemdiklat Polri ini.
Jadi moderasi beragama ini menurutnya menjadi hal yang utama agar jangan sampai ada pihak yang mengamini saja, lalu kemudian ada pihak lain yang ikut-ikutan. “Yang kemudian seolah ditawari bahwa kalau mati sebagai pelaku bom bunuh diri kemudian masuk surga dan sebagainya. Jadi moderasi ini penting untuk terus diaganungkan,” ujarnya
Kemudian vaksin yang kedua yang dianggap Kepala BNPT mujarab adalah dengan memupuk nilai-nilai kebangsaan. Karena kalau kita sebagai warga negara Indonesia menyadari bahwa bangsa Indonesia yang jati dirinya itu adalah bangsa yang toleran, maka tentunya semua generasi muda dan generasi yang selanjutnya tentu harus dapat dibantu untuk terbentuknya nilai-nilai kebangsaan itu dalam diri setiap warga negara Indonesia itu.
“Kalau dia sudah memahami tentang ke Indonesiaan yang heterogen, yang majemuk ini, maka tidak ada sikap intoleran dengan alasan apapun yang dapat ia kemukakan di ruang publik. Jadi tentu vaksin yang kedua tadi adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita, publik kita dengan vaksin nilai-nilai luhur bangsa ataupun nilai-nilai kebangsaan kita,” ujar mantan Kapolda Papua ini menjelaskan..
Namun demikian menurut Kepala BNPT, dalam melaksanakan tugasnya untuk menebarkan vaksin anti radikal intoleran tersebut tentunya BNPT tidak bekerja sendiri. Dari usur pemerintah sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo, hingga saat ini BNPT membuka jaringan sinergi dengan 46 Kementerian Lembaga (K/L).
“Kita punya lima daerah Pilot Project yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Perlu saya berikan gambaran, bahwa kegiatan yang kita lakukan itu tidak saja yang bersifat pembangunan fisik, tetapi ada juga yang non fisik. Kalau fisik contohnya apa ? Kita mendorong program-program pembangunan pemerintah untuk hadir di masyarakat di kelompok rentan,” ujarnya.
Lebih lanjut Kepala BNPT memberikan contoh misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perupahan Rakyat (PUPR) membikin rumah susun untuk kelompok kelompok yang rentan terpapar yang mana tentunya ini berdasarkan assesment.
“Sehingga mereka merasakan kehadiran negara. Karena dengan negara hadir akhirnya mereka adanya sebuah sikap yang tadinya semangat permusuhan terhadap negara, antipati terhadap negara, yang pada akhirnya mereka tergerak untuk mendukung program-program pemerintah,” ujanrya.
Contoh lain misalnya dari Kementerian Perhubungan, dimana di upayakan adanya dukungan kendaraan untuk pondok pesantren tertentu yang memerlukan perhatian khusus, “Lalu dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya di bidang kesehatan, kita perjuangakan bagaimana adanya perhatian program-program kesehatan kepada kelompok kelompok rentan tersebut,” ujanrya.
Kemudian di bidang pertanian, karena kita juga mengelola semacam lokasi-lokasi pertanian, maka kita perjuangkan adanya bibit-bibit unggul yang diserahkan oleh Kementerian terkait kepada kelompok-kelompok masyarakat. “Jadi ini namanya pendekatan komprehensif di dalam penanggulangan terorisme. Jadi multi approach, multi pendekatan,” ujanrya.
Lalu yang kedua juga melibatkan unsur masayrakat yakni dari pemuka-pemuka masyarakat. Dimana BNPT melalui Kedeputian I bidang Pencegahan, Perlindumgan dan Deradikalsiasi membentuk Gugus Tugas Pemuka Lintas Agama. “Kita membentuk intitas, komunitas di kalangan masyarakat melalui Gugus Tugas Pemuka Agama,” ujanrya.
Selain itu BNPT melalui Kedeputian I juga ada Pusat Media Damai (PMD) yang juga bekerjasama dengan kalangan kalangan anak muda untuk membentuk Duta Damai Dunia Maya. Dan keberadaan Duta Damai Dunia Maya itu adalah entitas dari anak-anak muda untuk membuat konten-konten positif untuk mengimbangi dan memerangi narasi-narasi yang disebarkan oleh kelompok-kelompok radikal intoleran..
“Keberadaan Duta Damai Dunia Maya sendiri sampai hari ini masih ada di 13 provinsi (regional). Kita ingin ya sesuai dengan jumlah provinsi kita. Kita upayakan dari Sabang sampai Merauke tadi. Karena ada kegiatan mbak Ayu dari Sabang sampai Merauke, tentunya ini nanti bisa kita sinergikan,” ujar mantan Kepala Divisi Humas Polri ini menjelaskan sambil disambut antusian oleh Ayu Kartika Dewi karena sebelumnya dirinya juga pernah mengisi pada acara Duta Damai.
Kemudian di bidang lainnya BNPT juga membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang mana sampai hari ini aa di 32 provinsi. Dimana FKPT di masing masing provinsi ini menangani lima bidang yakni yakni di bidang agama, bidang pemuda dan pendidikan, bidang perempuan dan anak, bidang riset, serta bidang media.
“Di bidang perempuan tentunya kami berharap mbak Ayu nanti bisa untuk turut berperan serta. Karena seperti kita ketahui kejadian bom bunuh diri di halaman Gereja Katedral Makassar dan penyerangan Mabes Polri dimana pelakunya adalah wanita. Dari situ kita juga perlu membuat program bagi kaum perempuan agar tidak terlibat jaringan terorisme . Selain itu kami juga sedang berjuang agar ada juga FKPT di Papua dan Papua Barat,” ujar mantan Kapolda Banten ini.
Upaya lain yang dilakukan BNPT yakni membuat platform BNPT TV atau internet TV. BNPT TV channel ini merupakan platform yang dibuat untuk menyajikan berbagai konten kreatif, mulai dari podcast, Indonesia bercerita, macam-macam.
“Di BNPT TV channel itu juga news, lalu juga berkaitan juga dengan masalah program program deradikalisasi, tentang keberhasilan daripada program deradikalisasi. Karena program deradikalisasi termasuk membentuk jiwa kewirausahaan dari para mantan ex napi terorisme juga kita tampilkan,” ujar mantan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri ini.
Oleh karena itu menurut Kepala BNPT, konsep konsep Indonesia hormon inilah yang akan terus dikepankan ke masyarakat sebagai sebuah tataran tindakan super preemtif. Jadi peran-peran dari kalangan anak muda, tokoh tokoh agama, tokoh tokoh masyarakat, tokoh adat akan terus dibangkitkan bangkitkan semangatnya untuk mencintai negeri ini.
“Jadi kami juga sangat berterima kasih ada kegiatan-kegiatan yang mbak Ayu dan timnya yang lakukan itu adalah merupakan edukasi mendidik anak-anak generasi muda untuk dapat hidup berdampingan secara harmonis, berdampingan secara damai dengan satu sama lainnya dengan tidak melihat agama, etnis, golongan dan sebagainya,” ujar Kepala BNPT mengakhiri.
Turut mendampingi Kepala BNPT dalam audience secara daring tersebut yakni Deputi I BNPT, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis dan juga Direktur Pencegahan Brigjen Pol R. Ahmad Nurwakhid, SE, MM..