Surabaya – Perkembangan jaringan kelopmpok radikal Islamic State Iraq and Syriah (ISIS) dengan melakukan aksi-akis di belahan dunia internasional tentunya juga mempengaruhi perkembangan ISIS di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sendiri terus berusaha memantapkan strategi dengan melakukan kontra radikalisasi, perlindungan dan deradikalisasi.
Kontra radikalisasi yaitu mencegah orang-orang untuk terhindar dari paham radikalisasi. Perlindungan yaitu melindungi objek vital, transportasi, lingkungan, dan korban terorisme dari paham radikal. Sedangkan deradikalisasi yakni menyembuhkan orang-orang yang terpapar paham radikal, yaitu teroris, keluarga teroris, dan jaringan teroris.
Belum samanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Keamanan yang ada di Tanah Air dalam melindungi suatu kawasan dari ancaman terorisme membuat BNPT merasa perlu menyusun SOP tersebut. Kawasan obyek vital menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian BNPT agar kawasan tersebut terhidar dari aksi terorisme.
Untuk itu Subdit Pengamanan Obyek Vital dan Transportasi di Direktorat Perlindungan Kedeputian I BNPT menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) I Penyusunan Standar Operasional Prosedur Sistem Keamanan Objek Vital Kilang Minyak Lepas Pantai dalam Menghadapi Ancaman Terorisme. Acara tersebut digelar di Hotel Singgasana, Surabaya pada Kamis-Jumat (6-7/Jumi 2017)
“Hasil dari rapat koordinasi bersama instansi terkait beberapa waktu lalu disimpulkan bahwa bahwa mayoritas lokasi objek vital kilang minyak berada di tengah laut sehingga jauh dari aparat keamanan. Selain itu, dibutuhkan koordinasi dengan pola yang terkait dengan KKKS, SKK Migas, aparat keamanan dan BNPT,” ujar Kasubdit Pengamanan Objek Vital dan Transportasi BNPT, Kolonel mar. Purwanto Djoko Prasetyo di lokasi acara.
Dikatakan alumni AAL tahun 1992 ini, maksud digelarnya acara FGD tersebut yakni sebagai sarana diskusi dengan pemangku kepentingan terkait yang membahas mengenai draft pertama dari SOP Sistem Keamanan Objek Vital Kilang Minyak Lepas Pantai dalam Menghadapi Ancaman Terorisme tersebut.
“Yang nantinya tentunya bertujuan untuk dapat terwujudnya kesamaan persepsi dan tersusunnya draft kesatu dalam rangka Penyusunan SOP tersebut,” ujar peraih penghargaan Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik dari Matra Laut ini.
Pria yang dalam karir militernya dibesarkan dilingkungna pasukan Intai Para Amfini (Taifib) Marinir ini menjelaskan, dalam substansi yang dibahas dalam FGD tersebut antara lain yakni mengenai kebijakan sistem keamanan internal yang dimiliki dan proses pengamanan yang telah dijalankan di objek vital Kilang Minyak serta pihak-pihak yang bertanggungjawab serta alur hierarki koordinasi terkait masalah keamanan di lapangan.
“Selain itu juga mengenai posedur hubungan kerja antara BNPT dengan instansi dan aparat terkait selama situasi dalam keadaan aman dan normal yang mencakup tindakan preemtif dan preventif serta prosedur hubungan kerja antara BNPT dengan instansi aparat terkait dalam situasi darurat pada saat terjadi aksi teror pada objek vital Kilang Minyak,” ujarnya.
Untuk itu dirinya berharap dengan adanya FGD tersebut dapat menghasilkan prosedur hubungan kerja antara BNPT dengan instansi dan aparat terkait selama situasi aman, normal hingga darurat serta diperolehnya alur pelaporan informasi, prosedur pengalihan Kodal dan hierarki organisasi terkait pelaporan terkait gangguan sistem keamanan di objek vital Kilang Minyak.
“Sehingga nantinya di dalam SOP tersebut diperoleh kesamaan persepsi akan perlunya pengamanan objek vital Kilang Minyak yang komprehensif agar terhindar dari ancaman dan serangan teroris dan meminimalisir kerugian besar yang terjadi apabila terjadi gangguan atau serangan dari kelompok teroris di objek tersebut,” ujarnya mengakhiri.