BNPT RI Rancang Strategi Pencegahan yang Efektif dan Tepat Sasaran
Terhadap Konten Radikal Terorisme di Medsos

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia
(BNPT RI) melalui Subdit Kontra Propaganda (KP) Direktorat Pencegahan
Kedeputian Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi menggelar FGD
Penyusunan Metode Survei Respon Terhadap Konten Radikal Terorisme di
Media Sosial pada SAtuan Pendidikan Bulan April TA 2024 Yogyakarta,
2-5 April 2024. FGD ini merupakan langkah BNPT untuk merancang
strategi pencegahan yang lebih efektif dan tepat sasaran terhadap
konten radikal terorisme di media sosial (medsos).

“Dalam konteks ini, penyusunan metode survei respon merupakan langkah
penting untuk memahami perilaku dan pola respons terhadap konten
radikal terorisme di medsos. Dengan demikian, kita dapat merancang
strategi pencegahan yang lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar
Direktur Pencegahan BNPT RI Prof. Dr. Irfan Idris MA, saat membuka
FGD, Rabu (3/4/2024).

Namun, lanjut Prof Irfan, penyusunan metode survei ini bukan tugas
yang mudah. Diperlukan kerjasama lintas sektor dan kolaborasi antar
stakeholder untuk memastikan bahwa metode yang dihasilkan mampu
memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif tentang dinamikan
penyebaran konten radikal di medsos, khususnya di lingkungan
pendidikan.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan survei ini merupakan upaya Direktorat
Pencegahan BNPT dalam menjalankan amanat Perpres Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan
Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
Tahun 2020-2024. Khususnya Pilar 1 Fokus 1 yaitu memperkuat data
pendukung dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang
mengarah pada terorisme.

“FGD ini sangat dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama melalui
medsos telah membuka pintu penyebaran konten radikal radikalisme
dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Generasi muda yang
menjadi aset dan harapan bangsa menjadi rentan terhadap pengaruh
negatif konten-konten tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk
mengidentifikasi, menganalisis, dan menangggapi konten radikal
terorisme di medsos menjadi semakin mendesak” papar Prof. Irfan.

Ia menegaskan bahwa survei ini merupakan tonggak penting dalam
mengidentifikasi dan mengukur risiko dampak radikalisme pada siswa di
satuan pendidikan. Namun pencapaian tujuan tersebut tidak bisa diraih
tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait.

Pada kesempatan itu, Prof Irfan kembali memaparkan tujuh program
prioritas BNPT tahun 2024. Tujuh program prioritas itu adalah pertama
pemberdayaan perempuan, anak, dan remaja/pemuda. Program pertama ini
menjadi fokus utama yang mewarnai enam program lainnya.

Program kedua adalah desa siap siaga atau desa damai, dimana dalam
program ini fokusnya juga kepada perempuan, anak, dan remaja. Ketiga
adalah program sekolah damai. Di program ini kebetulan Subdit KP yang
menghandelnya.

“Sekolah damai sasarannya sekolah menengah SMA, SMK, pesantren yang
didalam sekolah menenagah itu bisa menggandeng komponen. Mungkin
Rohis. Itu Rohis tidak ada masalah, tapi harus dimanage. jangan sampai
orang luar masuk yang menenamkan kebencian, permusuhan, termasuk
konten radikal di medsos pada anak muda di satuan pendidikan. itulah
yang mau kita survei,” terang Prof. Irfan.

Program keempat program kampus kebangsaan yang menyasar seluruh
mahasiswa di Indonesia. Kemudian program kelima adalah survei terhadap
pegawai pemerintah berisiko tinggi. Ketujuh program FTF atau Foreign
Terrorist Fighter. Ini tidak lepas dari kasus-kasus terorisme yang
dilakukan orang Indonesia yang pulang dari negara konflik seperti bom
Bali dan Surabaya.

“Saat ini ada 500-an perempuan dan anak-anak mau pulang dari Suriah.
Ini harus ditangani dengan baik agar tidak terulang kasus-kasus yang
dulu pernah terjadi,” ungkapnya.

Terakhir adalah program deradikalisasi terhadapi keluarga narapidana
teroris. Ketujuh program ini sedang diperkuat BNPT dengan menggandeng
mitra seperti kementerian dan lembaga, kampus, sekolah, pesantren,
BUMN, BUMD, dan lain-lain.

FGD ini menghadirkan pakar survei Dr Suhadi MA dan Dr Syahrul
Ramadhan, MPd,. Kedua adalah dosen dan peneliti dari UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.