Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), merilis hasil survey nasional daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme. Hasilnya, radikalisme di masyarakat tercatat di angka 55,12%.
“Jika dihitung dari nol sampai seratus, ini perlu diwaspadai,” kata Kepala BNPT, Komjen. Drs. Suhardi Alius, M.H., pada Seminar Hasil Survey Nasional Daya Tangkal Masyarakat terhadap Radikalisme di Hotel Millenium, Jakarta, Senin (27/11/2017).
Suhardi menambahkan, apabila dijabarkan radikalisme yang terjadi di masyarakat adalah 60,67% pada tataran pemahaman, sedangkan sikap radikal tercatat di angka 55,70%. “Secara umum meskipun ini perlu diwaspadai, potensi radikalisme ini masuk kategori sedang,” tambahnya.
Hasil survey BNPT juga mencatat adanya daya tangkal masyarakat yang baik terhadap radikalisme. Dari 7 variabel yang dijadikan acuan, yaitu kearifan lokal, tingkat kesejahteraan, keamanan, pertahanan, keadilan, kebebasan dan kepercayaan hukum, 4 di antaranya menghasilkan catatan signifikan dan baik.
“Kearifan lokal, kesejahteraan, kebebasan dan kepercayaan hukum jadi peredam radikalisme di masyarakat,” ungkap Suhardi.
Untuk terus menekan angka radikalisme di masyarakat, masih kata Suhardi, pihaknya akan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan radikalisme dan terorisme. Keberadaan FKPT sebagai mitra strategis BNPT akan terus diberdayakan.
Deputi I BNPT bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Mayjen. (TNI) Abdul Rahman Kadir, di kesempatan yang sama mengatakan, survey ini dilaksanakan oleh BNPT dan FKPT dengan menggandeng The Nusa Institute, Daulat Bangsa dan Puslitbang Kementerian Agama RI. Survey ini merangkum pendapat dari 9605 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, yang tersebar di 32 provinsi se-Indonesia.
“Di setiap provinsi diambil sampling dari 5 kabupaten atau kota, dari kabupaten atau kota diambil 5 desa atau kelurahan dan di setiap desa atau kelurahan terdapat 12 responden. Survey ini menggunakan metode Multi Stage Clustered Random Sampling dengan margin error sebesar 0,7% dan tingkat kepercayaan 91,5%.” jelas Abdul Rahman.
Ditambahkan oleh Abdul Rahman, survey ini dilaksanakan untuk mengetahui kondisi riil radikalisme di masyarakat dan kemampuan apa saja yang sudah dimiliki untuk menangkalnya. “Survey ini bersifat policy research untuk menghasilkan data kuantitatif tentang peta radikalisme di 32 provinsi. Dari sini akan kami kaji kebijakan seperti apa yang tepat dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme,” tandasnya.
Abdul Rahman yang tercatat sebagai alumni Akmil tahun 1994 tersebut juga mengingatkan, keterlibatan masyarakat adalah kunci yang membantu keberhasilan penanggulangan radikalisme dan terorisme. Kepada perwakilan 34 Kementerian dan Lembaga yang diundang dalam seminar hasil, dia mengajak untuk bersama-sama mengkaji, mengevaluasi dan membahas temuan lapangan dari hasil survey tersebut.
“Dengan begitu program-program pencegahan terorisme mendatang akan berpijak pada data-data itu. Secara lebih rinci hasil survey ini akan akan memberikan gambaran pada kita semua tentang potensi radikalisme di masyarakat,” pungkas Abdul Rahman. [shk/shk]