BNPT Minta Pemerintah Daerah Aktif di Pencegahan Terorisme

Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius, meminta pemerintah daerah berperan aktif di pencegahan terorisme.

Hal ini disampaikan Suhardi saat mengukuhkan kepengurusan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) masa bakti 2018 – 2020 di Jakarta, Selasa (20/2/2018). FKPT adalah lembaga non profit yang dibentuk oleh BNPT sebagai mitra strategis dalam pencegahan terorisme di daerah, dan sejauh ini sudah berdiri di 32 provinsi.

“Bapak dan Ibu sekalian yang lebih memahami masalah di daerah, bukan kami di pusat. Karena itu peran Bapak Ibu sekalian, senior-senior kami di Jakarta ini, adalah kunci bagaimana terorisme bisa ditangani dengan baik,” kata Suhardi dalam sambutannya.

Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme yang direpreentasikan dalam wadah FKPT, lanjut Suhardi, diharapkan juga menjadi triger bagi pemerintah daerah untuk ikut berperan aktif. “Saya sudah sampaikan ke Mendagri, BNPT sudah membentuk FKPT di daerah, tolong disenergikan agar pencegahan terorisme berjalan baik,” tambahnya.

Terkait keterlibatan pemerintah daerah, mantan Sekretaris Utama Lemhanas tersebut juga mengatakan, BNPT beberapa saat lalu sudah mengumpulkan 34 gubernur di Jakarta. Kepada para kepala daerah tersebut disampaikan pentingnya dibangun sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan terorisme.

Sebagai contoh kasus Suhardi mengungkap catatan 3 mantan narapidana terorisme yang kembali beraksi, yaitu ledakan bom di Jl. Thamrin di Jakarta, Cicendo di Bandung, Jawa Barat, dan sebuah gereja di Samarinda, Kalimantan Timur. Minimnya kepedulian dan penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana terorisme dinilai menjadi pemicu ketiga kasus ledakan bom tersebut.

“Juhanda misalnya, dia itu hopeless. Di penjara sudah dideradikalisasi, tapi keluar ditolak keluarga dan dikucilkan masyarakat. Dia jadi marbot dan kembali didekati kelompoknya, kembalilah dia beraksi. Melalui FKPT saya minta masyarakat didorong untuk tidak mengucilkan mantan narapidana terorisme, sebaliknya bina mereka,” tutup Suhardi.