BNPT Lakukan Asesmen Keamanan Kilang Pertamina untuk Antisipasi Ancaman Terorisme

Balikpapan – Upaya menjaga keandalan energi nasional mendapat penguatan baru. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperluas kerja sama dengan Pertamina melalui Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan untuk memperketat mitigasi serta pencegahan ancaman terorisme di objek vital nasional (Obvitnas), khususnya sektor energi yang menjadi tulang punggung negara.

Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah pelaksanaan asesmen keamanan, yaitu pengecekan komprehensif terhadap kesiapan internal–eksternal perusahaan dalam menghadapi potensi ancaman.

Kepala BNPT, Komjen Pol (Purn) Eddy Hartono, menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar langkah teknis, melainkan amanat hukum. UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mendorong pemerintah memastikan program Kesiapsiagaan Nasional berjalan dengan baik. Regulasi turunannya, seperti PP 77 Tahun 2019 dan berbagai peraturan internal BNPT, menempatkan perlindungan infrastruktur strategis sebagai prioritas negara.

“Dalam konteks kesiapsiagaan nasional, pemerintah berkewajiban melindungi proyek strategis dan layanan publik dari ancaman terorisme. Karena itu kami melakukan asesmen di Pertamina untuk memastikan pengamanan internal dan eksternal berjalan optimal,” ujarnya usai kegiatan Penguatan Kebangsaan di Novotel Hotel Balikpapan, Senin (17/11).

Eddy menyoroti bahwa ancaman kini tidak hanya berbentuk serangan fisik, tetapi juga ancaman siber yang dapat melumpuhkan sistem operasional perusahaan energi. Selain itu, infiltrasi paham radikal melalui SDM menjadi ancaman laten yang harus diwaspadai.

“Pertamina harus terlindungi, baik aset maupun SDM-nya. Jangan sampai ada karyawan atau keluarga mereka terpapar paham radikal. Ini bagian dari mitigasi sejak dini,” tegasnya.

BNPT menilai Pertamina telah memiliki sistem pembinaan dan pengamanan yang baik, termasuk menyasar lingkungan keluarga pegawai. Namun, perkembangan ancaman digital yang makin kompleks menuntut penguatan yang berkesinambungan.

Eddy menambahkan bahwa indikasi keterpaparan radikalisme tidak serta-merta ditindak secara represif. BNPT mengedepankan pendekatan edukatif, pendampingan, dan pemulihan.

“Negara hadir bukan hanya menghukum, tetapi juga memulihkan. Pencegahan tetap menjadi prioritas,” katanya.

Sementara itu, Manager Security PT KPI Unit Balikpapan, Rully Andyka, menyampaikan bahwa asesmen ini sangat membantu memperkuat keberlanjutan operasi kilang yang berperan penting bagi ketahanan energi nasional.

“Pengamanan ini bagian dari menjaga keberlanjutan operasi PT KPI maupun PT KPB, sebagaimana menjadi perhatian Presiden dalam RPJMN. Upaya pencegahan terorisme di sektor energi merupakan prioritas nasional,” ujarnya.

BNPT mencatat jumlah objek vital strategis di Indonesia cukup besar, dengan sektor energi seperti Pertamina dan PLN menjadi fokus utama. Pemerintah saat ini juga tengah menyusun regulasi lebih rinci mengenai definisi dan kategori objek vital strategis guna memperkuat standar perlindungan.