BNPT Integrasikan Deradikalisasi Sejak Tahap Penahanan Tersangka Terorisme

JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat sistem deradikalisasi dengan mengintegrasikan proses identifikasi, asesmen, dan pembinaan terhadap tersangka kasus terorisme sejak tahap penahanan. Langkah ini dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan jajaran pemasyarakatan, termasuk pembenahan basis data di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cikeas.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi yang berlangsung pada Selasa (17/11/2026). Pertemuan ini membahas penyelarasan data, pemetaan alur pelayanan tahanan, serta mekanisme identifikasi dan penilaian awal terhadap individu yang terlibat dalam perkara terorisme.

Rapat melibatkan sejumlah instansi, antara lain Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan Negeri. Hadir pula perwakilan Rutan Mako Brimob Cikeas, Rutan Polda Metro Jaya, Rutan Kelas I Depok, serta Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bogor.

Deputi Bidang Deradikalisasi BNPT, Irjen Pol Arif Makhfudiharto, mengatakan penanganan tahanan kasus terorisme membutuhkan pendekatan khusus karena setiap individu memiliki status hukum serta kondisi psikologis dan ideologis yang berbeda. Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan pola pelayanan, perawatan, dan pengamanan selama proses penahanan.

“Penanganan tahanan terorisme memiliki karakteristik tersendiri karena masih berada dalam proses hukum dan membutuhkan pelayanan khusus, perawatan, serta pengamanan sesuai dengan status hukum dan kondisi masing-masing individu,” ujar Arif.

Menurutnya, koordinasi lintas lembaga menjadi faktor penting untuk memastikan proses penanganan berjalan terpadu sejak tahap penyidikan. Penyelarasan mekanisme kerja diperlukan agar kebutuhan penegakan hukum dapat berjalan beriringan dengan pemetaan risiko dan pelaksanaan program deradikalisasi.

“Oleh karena itu diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap tahapan penanganan dapat berjalan secara selaras sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi,” katanya.

Dalam skema BNPT, identifikasi dan asesmen dilakukan secara bertahap sejak seseorang berstatus tersangka, terdakwa, hingga menjadi terpidana. Hasil penilaian tersebut menjadi salah satu dasar untuk menentukan bentuk pembinaan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing individu.

Program deradikalisasi selanjutnya mencakup tiga tahapan utama, yakni rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Melalui tahapan tersebut, BNPT berupaya memperbaiki pemahaman yang berkaitan dengan paham ekstremisme, memperkuat wawasan kebangsaan, serta mempersiapkan individu agar dapat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Kesinambungan penanganan menjadi perhatian penting dalam koordinasi tersebut. Sebab, perpindahan seseorang dari tahap penyidikan ke proses persidangan hingga menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak boleh menyebabkan terputusnya informasi mengenai hasil identifikasi dan perkembangan pembinaannya.

Kasubdit Administrasi Pelayanan Tahanan dan Anak Ditjenpas, Davy Bartian, mengatakan kolaborasi antarlembaga diharapkan dapat memperkuat penanganan perkara terorisme sejak seseorang ditahan hingga kembali ke lingkungan masyarakat.

“Sinergi ini diharapkan agar hasil dari pembinaan atau penanganan kasus terorisme mulai dari ditahan, diproses, dibina sampai dengan yang bersangkutan kembali ke masyarakat bisa berhasil dengan baik,” ungkap Davy.

Selain memperkuat koordinasi kelembagaan, rapat tersebut membahas sejumlah langkah teknis, terutama integrasi data dan kelengkapan dokumen perkara. Salah satu agenda yang dibicarakan adalah mekanisme penyertaan dokumen hasil identifikasi dan penilaian awal BNPT ke dalam berkas perkara.

Dengan mekanisme tersebut, hasil asesmen diharapkan dapat menjadi bagian dari informasi yang tersedia bagi instansi terkait dalam proses penanganan perkara terorisme. Para peserta juga memetakan kembali alur pelayanan tahanan untuk memperjelas pembagian tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

Pembenahan turut diarahkan pada optimalisasi sistem basis data pemasyarakatan di Rutan Cikeas. Integrasi ini diharapkan mempermudah pertukaran data dan informasi mengenai perkembangan penanganan tahanan sehingga koordinasi antarlembaga dapat berlangsung lebih efektif.

Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan.

Melalui langkah ini, BNPT mendorong pelaksanaan deradikalisasi yang lebih berkesinambungan, tidak hanya ketika seseorang menjalani pembinaan sebagai narapidana, tetapi juga sejak awal proses penahanan. Dengan demikian, proses identifikasi, asesmen, pembinaan, hingga reintegrasi sosial dapat berjalan dalam satu rangkaian penanganan yang terkoordinasi.