BNPT Dorong Penguatan Interoperabilitas Aparatur Pemerintah di Kepri Hadapi Ancaman Terorisme Lintas Batas

Jakarta — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama dan interoperabilitas antar-aparatur pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) guna menghadapi potensi ancaman terorisme lintas batas yang kian kompleks.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol. Faizal Thayeb, dalam kegiatan Koordinasi Penguatan Interoperabilitas Aparatur Pemerintah dalam Penanggulangan Terorisme yang digelar di Batam, Kepri, Kamis (30/10).

“Kepri merupakan wilayah strategis karena 96 persen wilayahnya berupa perairan dan menjadi salah satu pintu gerbang terluar Indonesia. Selain sebagai sentra ekonomi yang ramai, kondisi ini juga berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan teror lintas batas. Karena itu, penguatan interoperabilitas antar-instansi menjadi sangat penting,” ujar Irjen Faizal.

Menurutnya, ancaman terorisme di wilayah perbatasan memerlukan pendekatan yang kolaboratif dan lintas sektor, mencakup aspek penegakan hukum, intelijen, hingga kewaspadaan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT Brigjen Pol. Wawan Ridwan menambahkan, sinergi antarlembaga tidak hanya ditujukan untuk penindakan, tetapi juga pencegahan yang lebih terintegrasi.

“Interoperabilitas bukan sekadar koordinasi administratif, tetapi sistem kerja yang mampu menghubungkan seluruh elemen keamanan, pemerintahan, dan masyarakat dalam satu kesatuan gerak. Dari situ, kita bisa melahirkan formula pencegahan yang komprehensif,” tegasnya.

Sementara itu, Satgaswil Densus 88 Antiteror Kepri juga menegaskan kesiapan mereka untuk terus memperkuat mekanisme koordinasi lintas lembaga. Ketua Tim Pencegahan Satgaswil Densus 88 AT Kepri, Ipda Satriya Deddy, menjelaskan bahwa pihaknya aktif berkoordinasi dengan berbagai instansi guna mendeteksi dini potensi ancaman di wilayah perairan maupun daratan.

“Kami terus menjalin komunikasi dengan instansi lain, termasuk aparat keamanan laut dan imigrasi, agar potensi ancaman bisa segera diidentifikasi sejak dini,” kata Satriya.

Dukungan terhadap upaya BNPT juga datang dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Batam. Sekretaris FKDM, Salim, menuturkan bahwa pihaknya siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam memperkuat deteksi dini di tingkat akar rumput.

“Kami memiliki jaringan pengurus di setiap kecamatan. Jika ada pergerakan atau aktivitas masyarakat luar yang mencurigakan, kami akan segera melaporkannya kepada Pemerintah Kota Batam, kepolisian, dan lembaga terkait,” ujar Salim.

Menurut Salim, letak geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia menuntut kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap pergerakan orang dan barang. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci utama menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Kegiatan koordinasi ini menjadi bagian dari strategi nasional BNPT dalam memperkuat sistem pertahanan nonmiliter, dengan menekankan pada integrasi, komunikasi efektif, serta kesiapsiagaan aparat di daerah perbatasan.

“Tujuan akhirnya bukan hanya menangkal terorisme, tapi juga membangun ekosistem keamanan nasional yang adaptif dan berbasis kolaborasi,” pungkas Irjen Faizal.