BNPT Dorong Daerah Segera Bentuk RAD Pencegahan Ekstremisme

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mulai memperkuat kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Fase Kedua periode 2026-2029.

BNPT juga mendorong pemerintah daerah segera menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme (RAD PE) sebagai tindak lanjut implementasi kebijakan nasional.

Pelaksana tugas Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT, Dionisius Elvan Swasono, menegaskan kontribusi masyarakat sipil menjadi bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan program pencegahan ekstremisme di Indonesia.

“BNPT dan OMS sudah bisa mulai merumuskan bentuk penguatan kolaborasi seperti apa yang kita mau. Kami juga mendorong daerah untuk segera memiliki RAD PE dalam kurun waktu satu tahun sebagaimana mandat regulasi,” ujar Dionisius di Jakarta, Kamis.

Sebagai langkah awal, BNPT menggelar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RAN PE Fase Kedua kepada organisasi masyarakat sipil secara daring pada 24 April 2026.

Kegiatan tersebut bertujuan memperluas keterlibatan masyarakat sipil agar implementasi kebijakan berjalan lebih optimal hingga tingkat daerah.

Sekretaris Utama BNPT, Bangbang Surono, mengatakan dukungan OMS dibutuhkan karena pelaksanaan RAN PE memerlukan komitmen bersama lintas sektor.

Menurutnya, mandat Presiden melalui RAN PE Fase Kedua tidak dapat dijalankan hanya oleh pemerintah pusat, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat secara berkelanjutan.

Sementara itu, perwakilan SeRVE Indonesia, Dete Aliah, menyatakan kesiapan organisasi masyarakat untuk mendampingi pemerintah daerah dalam penyusunan RAD PE agar target implementasi dapat tercapai tepat waktu.

Selain mendukung penyusunan regulasi, kalangan aktivis juga mendorong penguatan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan ulang terkait pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan.

Menurut mereka, peningkatan pemahaman aparatur daerah penting agar strategi pencegahan dapat dijalankan secara seragam dan menyentuh akar persoalan di masyarakat.

BNPT bersama OMS pun berkomitmen memperluas program berbasis akar rumput, mulai dari sosialisasi kebijakan hingga penguatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya mencegah penyebaran paham ekstremisme.