BNPT dan PPATK Intensifkan Transaski Keuangan Yang Mencurigakan

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertindak serius untuk mengawasi transaksi keuangan mencurigakan, baik yang dikirimkan kepada perorangan, perusahaan maupun yayasan. Tujuannya, untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme di Tanah Air.

Hal itu terungkap usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BNPT dan PPATK tentang Kerjasama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2017). Dalam acara itu hadir antara lain Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, dan Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin.

Komjen Pol. Suhardi Alius menjelaskan bahwa PPATK mempunyai punya networking (jaringan) di seluruh dunia. Misalnya dengan Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) untuk sharing informasi. BNPT maupun PPATK menurutnya bisa saling inisiatif mencari informasi transaksi-transaksi mencurigakan.

“BNPT kan punya Taskforce yang ada di bawah pimpinan PPATK. Kita dapat person-person mencurigakan, kita berinisiatif minta inquiring ke PPATK. Pak tolong dilacak itu (aliran dana),” ujar Kepala BNPT dalam acara tersebut.

Mantan Kabareskrim Polri ini juga menjelaskan, PPATK sendiri juga bisa meminta kepada BNPT untuk memprofiling. “Misalnya kok transaksi ini rasanya tidak pas. PPATK bisa minta kami untuk mempfrofiling. Sebab, bisa saja nanti dana tersebut ditransfer ke person, bisa juga yayasan atau korporasi. PPATK juga bisa minta profiling ke negara pengirim, kita juga bisa memprofiling seperti berapa kali transfer, kita analisis,” kata alumni Akpol tahun 1985 ini menjelaskan

Mantan Kapolda Jawa Barat dan Kadiv Humas Polri ini mengakui kalau kelompok teroris jaman sekarang ini juga telah menguasai teknologi bidang perbankan. Dan tidak dapat dipungkiri pula bahwa kemajuan teknologi mempunyai impiliaksi positif dan juga negatif. Kepala BNPT pun mencontohkan pelaku terorisme Bahrunnaim yang telah menggunakan tekhnologi tinggi seperti paypall atau bitcoin.

“Itu teknologi tinggi. Paypall pembayaran vitrual yang bisa dipakai transaksi pengguna internet. Bitcoin mata uang digital dan diedarkan daring, tanpa ada otoritas yang mengaatur. Untuk itu perlu terorbosan gimana kita deteksi dalam bidang pencegahan supaya tidak mengalir. Banyak cara dari mereka untuk menggalang dana terhadap tindakan yang tidak kita harapkan,” kata mantan Sekretaris Utama Lemhanas ini.

Di Indonesia sendiri menurut Kepaqla BNPT, sosok Bahrunnamim bisa dikatakan paling ‘melek’ teknologi. “Perintahnya semua melalui saluran IT. Mereka punya divisi IT. Kita sendiri juga punya divisi IT, kita tak boleh lengah. Kalau lengah yang terganggu NKRI. Mereka selalu cari cara baru untuk hindari deteksi. Kita mesti waspada,” kata Kepala BNPT berpesan

Lebih lanjut pria kelahiran 10 Mei 1961 ini mengatakan, selain dengan PPATK, BNPT juga sudah menjalin kejasama dengan 31 Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya dalam upaya pencegahan terorisme. Menurut Suhardi Alius, kerjasama BNPT dengan K/L tersebut, merupakan kelanjutan usulannya Kepada Presiden RI Joko Widodo usai dirinya dilantik Presiden pada Juli 2016 lalu.

Presiden Jokowi pun menerima usulan Kepala BNPT tersebut sehingga pada Oktober 2016, Menkopolhukam mengeluarkan surat keputusan kerjasama pelibatan 17 K/L untuk menjalankan program penanggulangan terorisme dari hulu ke hilir.

“Jika sebelumnya hanya 17 kementerian dan lembaga yang dilibatkan, berkembang menjadi 25, dan terakhir sudah ada 31 kementeriaqn dan lembaga yang mau terlibat dalam program penanggulangan terorisme ini. Karena pencegahan terorisme ini bukan hanya tugas BNPT saja, tetapi juga melibatkan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Kita harus mengurai akar masalah di hulunya juga,” kata pria yang pernah menjadi Kapolres Metro Jakarta Barat dan Kapolres Depok ini.

Turut hadir dalam acara tersebut Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir, Deputi II bidang Penindakan, Penegakan Hukum dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Arief Dharmawan, Plt Deputi III bidang Kerjasama Internasional, Brigjen TNI (Mar) Yuniar Luthfi, Kepala Biro Umum Brigjen TNI Dadang Hendrayudha, Kepala Biro Perencanaan, Bangbang Suruno, Ak, MM dan para pejabat eselon II dan III lainnya di lingkungan BNPT. Sementara dari PPATK dihadiri pula Drs. Bjardianto Pujiono, MM , dan pejabat PPATK lainnya