Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berkolaborasi mengembangkan program anti-radikalisme melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Terdapat beberapa daerah yang dipilih BNPT menjadi Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN) sebagai soft approach pencegahan perkembangan radikalisme dan terorisme.
Kepala BNPT, Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, MH, mengatakan Bima menjadi salah satu daerah prioritas pelaksanaan program anti-radikalisme. Selain NTB dan Jawa Timur, lanjut Boy, ada tiga daerah lain yang dijadikan KKTN oleh BNPT, yaitu Jawa Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah.
Kemudian KKTN ini merupakan sarana soft approach berbasiskan pada pembangunan kesejahteraan, sebagai upaya kita dalam konteks deradikalisasi. Tahun ini, ada dua KKTN yang sedang kita persiapkan, yaitu Jawa Timur dan NTB.
“Ada tiga pilar kegiatan yang dilakukan di lokasi KKTN. Yaitu kegiatan perekonomian, edukasi, dan pariwisata,” ujar Boy.
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, ketiga kawasan yang dimaksud yakni Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Malang, Jawa Timur memiliki potensi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Bima juga berada di bawah wilayah koordinatif Badan Pariwisata Labuan Bajo, Flores (BPOLBF) Kemenparekraf karena 2 kecamatannya masuk dalam Kawasan Cagar Biosfer Komodo,” kata dia dalam keterangan resminya.
Oleh karena itu, kata Sandi, ada beberapa program di Kemenparekraf yang dapat disinergikan dengan program BNPT. Di antaranya pengembangan desa wisata, pembangunan creative hub, serta pendampingan dan pelatihan terkait pengembangan skill di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Selain itu, imbuh Sandi, Bima juga memiliki desa wisata, seperti misalnya desa wisata Maria di Kecamatan Wawo yang patut dikembangkan potensinya, serta pelatihan-pelatihan dan bimtek dari Kemenparekraf ini dapat disinergikan dengan program anti radikalisme BNPT.
“Jadi sinergi dan kerja sama kita dengan BNPT ini harus terus kita tingkatkan,” ujarnya.