BNPT Bangun Ketahanan Masyarakat dari Ancaman Terorisme dengan 7
Program Prioritas

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membangun
ketahanan masyarakat melalui 7 program prioritas yang diharapkan dapat
menciptakan sekaligus menguatkan public awareness dan public
engagement dalam upaya bersama penanggulangan terorisme.

Hal itu disampaikan Kepala BNPT Komjen Pol Prof. Dr. H. Rycko Amelza
Dahniel, MSi, saat Coffee Morning bersama jajaran pejabat BNPT dalam
keterangan tertulis, Selasa (7/11/2023).

Dia menjelaskan, ketujuh program tersebut yaitu pemberdayaan
perempuan, anak dan remaja, pembentukan Desa Siap Siaga-Desa Damai,
dan pembentukan Sekolah Damai. Juga Kampus Kebangsaan, pemenuhan hak
dan pemberdayaan penyintas serta keluarga kemudian terkait reintegrasi
dan reedukasi mitra deradikalisasi serta keluarga dan yang terakhir
mengenai asesmen pegawai dengan tugas resiko tinggi.

“Program-program ini dapat membangun public awareness dan public
engagement, tentunya harus didukung dengan kekuatan nasional (multi
stakeholders),” ujar Rycko.

Rycko menyebut, agar ketujuh program tersebut dapat berjalan dengan
baik, BNPT membentuk Tim Ketahanan Masyarakat yang turut melibatkan
organisasi masyarakat sipil. Ia berpesan agar tim tersebut
berorientasi pada outcome yaitu terwujudnya ketahanan masyarakat,
terutama kelompok yang rentan terpapar radikalisme yaitu perempuan,
anak dan remaja.

“Susun timeline tindak lanjut agar dalam enam bulan ke depan hasilnya
sudah bisa dilihat dan dirasakan,” jelas Rycko.

Ketahanan masyarakat dalam konteks penanggulangan terorisme mencakup
pemahaman dan kesadaran tentang bahaya radikalisme dan terorisme,
serta kemampuan untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan merespon
tanda-tanda potensial dari aktivitas terorisme.

Ketujuh program yang berkaitan dengan ketahanan masyarakat ini juga
merupakan implementasi dari Perpres nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana
Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE) dengan
menekankan pada keterlibatan menyeluruh pemerintah dan masyarakat.